GemalampungNews.com, Pringsewu – Dengan Tema” Pemerataan Pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing” Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu  tahun 2019. Kegiatan yang digelar di aula utama kantor sekretariat Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kamis (8/3/18).

Acara secara resmi dibuka langsung oleh Bupati Pringsewu H. Sujadi Saddat, serta diikuti para kepala OPD, Camat,Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Sg.Nainggolan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman beserta jajaran pemerintah daerah, DPRD, Muspida, lembaga organisasi,serta mantan rektor Universitas Lampung yang juga tokoh masyarakat Pringsewu Prof.DR.Ir.Hi.Muhajir Utomo M.Sc sebagai narasumber.

Bupati Pringsewu H.Sujadi Saddat menyampaikan dalam sambutannya, bahwasannya Konsultaasi Publik Penyusunan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh  undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

“Ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis dalam mengupayakan pencapaian Visi pemerintah kabupaten Pringsewu yang berdaya saing, harmonis dan sejahtera”tegasnya sujadi.

lanjutnya Bupati berharap proses penyusunan RKPD tahun 2019 ini, semua pimpinan dan aparatur di OPD serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif. RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. “Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2019 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta dapatmenjawab isu-isu yang strategis yang ada dan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan (Quality of Planning) dan kualitas belanja (Quality of Spending) yang semakin baik.” harapnya.

Baca Juga :  Kabur Ke Babel, Pelaku Penggelapan Uang Ratusan Juta Milik Toko Indomaret Ditangkap Polsek Tulang Bawang Tengah

Tambahnya Sujadi mengungkapkan tema pada Diskusi Konsultasi pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2019 adalah  Pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk mendukung  pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, dimana Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan mengangkat 5 prioritas pembangunan, dengan tujuan utama peningkatakan kesejahteraan masyarakat.

“Kelima prioritas pembangunan tersebut adalah ; Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur publik dan pemukiman, Terwujudnya kualitas SDM yang cerdas, sehat, religius, dan berbudaya, Peningkatakan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat, Terwujudnya kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan ketentraman masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu Sagang Nainggolan wakil Ketua DPRD Pringsewu dalam sambutannya mengatakan bahwa hasil reses dewan sudah terangkum dalam buku laporan, dan berharap hal tersebut bukan hanya kegiatan yang menghabiskan anggaran tetapi dapat dijadikan pedoman untuk mencapai pembangunan.

Baca Juga :  TP-PKK Pesibar Adakan Bhakti Sosial Donor Darah

” Sebagai mana yang disampaikan pada saat kampanye yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, kita tidak akan  mampu mencapai visi tersebut jika kita tidak menciptakan keunggulan daya saing, serta membangun keharmonisan,” paparnya.

Dalam pemaparannya, Prof. Muhajir Utomo, MSC sebagai pemateri dalam acara tersebut lebih menekankan pada pentingnya pembangunan pada sektor pertanian karena pertanian merupakan sektor yang mampu menyokong hajat hidup orang banyak.

” Dengan inovasi kita harus tingkatkan daya saing pertanian, 25% lebih kontribusi yang diberikan sektor pertanian pada pembangunan, dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baru dengan pembangunan infrastruktur,
Tentang alih fungsi lahan harus ada Perdanya, karena jika pemerintah tidak konsen pada sektor pertanian maka akan mengancam pada ketahanan pangan dan tentunya mengancam pada sektor yang lain”pungkasnya.(VJ)

664 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here