PESISIR BARAT | Ribuan masyarakat yang tergabung dalam lembaga paguyuban Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pesisir Barat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Pesisir Barat, Senin (11/2).
Dalam orasinya yang disampaikan langsung oleh Ketua APDESI Pesisir Barat Arief Mukti, meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di perwakilan Lampung segera melakukan audit dan melakukan penyelidikan khusus terkait dengan Anggaran Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Pesisir Barat tahun 2017 – 2018.
“Meminta agar BPK segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terkait dengan mata anggaran pada kegiatan Bimtek, Study Banding dan Kegiatan Reses, selain itu juga mendesak Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri mundur dari jabatannya serta membuat pernyataan permohonan maaf atas apa yang telah dilakukannya terhadap APDESI terkait dengan adanya pemberitaan beberapa waktu lalu”ungkapnya.
Lanjut, dengan adanya perilaku tersebut bukanlah salah satu sikap yang mencerminkan seorang Ketua Dewan, yang mana seharusnya membina dan memberikan contoh yang baik terhadap Pemerintah Pekon (Desa), bahkan tidak mengedepankan azas praduga tidak bersalah.
“Kedepannya berharap APDESI dan DPRD dapat bersinergi dalam menjalan roda pemerintahan guna memajukan Kabupaten Pesisir Barat yang tercinta ini”tambahnya.
Kemudian terkait dengan apa yang menjadi tuntutan dari massa APDESI Pesisir Barat yang unjuk rasa di depan kantor DPRD, disampaikan langsung melalui dari perwakilan Dewan dengan menghasilkan kesepakatan untuk menyanggupi apa yang menjadi tuntutan dari APDESI, sedangkan untuk tuntutan lain seperti menuntut mundur Ketua DPRD Pesibar harus melalui proses.(Riswanto)