Pringsewu| Rencana Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat banyak, termasuk di antaranya sembako dan sekolah, menuai pro dan kontra di masyarakat.

Kebijakan ini bakal tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), di dalam draf revisi UU Nomor 6 , pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A.

Dalam draf tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu, artinya barang akan dikenakan PPN.

Anggota komisi IV DPRD Pringsewu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Safrudin yang menyebut kebijakan ini berpotensi makin memberatkan kehidupan masyarakat bawah.

Baca Juga :  Bupati Winarti Tinjau Kesiapan dan Tunjuk RSUD Menggala Menangani Pasien Covid-19 Corona

“Dari pusat sesuai arahan Ketum, kami menolak rencana pemerintah terkait pengenaan PPN sembako dan dana sekolah,” ungkapnya, Kamis (17/6/2021).

Safrudin, Ketua Fraksi PAN Pringsewu

Karena, lanjut dia, PAN harus pro rakyat. Jadi apapun langkah yang diambil pemerintah yang dinilai membuat kesulitan di masyarakat akan ditolak.

“Apalagi saat ini masih pandemi, masyarakat banyak yang susah. Sekolah aja masih diliburkan, kok ujug-ujug mau mengenakan pajak sembako sama sekolah,” ucap dia.

Senada dengan Safrudin, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pringsewu Homsi Wastobir, ST juga mengatakan, rencana pemerintah mengenakan PPN atas sembako merupakan langkah yang tidak tepat dan sangat tidak pro terhadap rakyat.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Ajak Para Pejuang Purna Tugas Untuk Terus Melanjutkan Pengabdian

“Kembali kita melihat pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyatnya sendiri,” kata Homsi.

Homsi menegaskan rencana tersebut sangat tidak peduli terhadap nasib rakyat yang masih berjuang melawan ketidakpastian ekonomi.

“Daya beli masyarakat juga masih rendah akibat pandemi yang belum mereda. Sehingga rencana itu justru akan semakin membebani rakyat. Pemulihan ekonomi yang kita harapkan justru akan terhambat karena daya beli akan semakin turun,” tambahnya.

Apalagi, kata dia, rencana tersebut, berseberangan dengan kebijakan memperpanjang masa pemberian diskon Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM 100 persen untuk mobil dengan kapasitas mesin tertentu.

“Ini sangat bertentangan dengan semangat pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Redaksi

 86 total views,  2 views today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here