Gemalampung.com | Fakta, Akurat Dan Terpercaya

LAMPUNG BARAT | Mulai diperiksa Kejari Lampung Barat sejak sepekan lalu, para kepala pekon yang ikut bimtek keluar kota sepertinya mulai memperlihatkan boroknya, Rabu (23/6/21) kemarin.

Mereka awalnya mengaku berangkat bimtek tiga orang per pekon. Namun, setelah mulai diperiksa Kejari Lampung Barat, para kepala pekon menyatakan hanya dua orang.

Sedangkan hasil dari pantauan media ini, pengakuan dari lima kepala pekon bahwa yang dianggarkan untuk mengikuti bimtek ada tiga orang per pekon dengan biaya Rp15.000.000 atau Rp5 juta per orang, namun realisasinya hanya 2 orang perwakilan saja yang berangkat.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) Kabupaten Lampung Barat, tidak bisa ditemui, hanya Bagian Bidang Pembeedayaan Masyarakat, Reza Pahlevi.

Baca Juga :  BST Cair, Winarti Pesan Jangan Gunakan untuk Beli Rokok

“Saya tidak tahu menahu masalah kegiatan tersebut, silahkan konfirmasi langsung saja ke kepala dinas,” ujar Reza kepada media ini.

Untuk itu Yudi Pihak Penegak Hukum untuk mengusut kegiatan tersebut secara mendetil karena sangat patut diduga permainan Dinas PMP dan pekon dalam kegiatan ini sangat terstruktur.

Kejaksaan Negeri Lampung Barat, yang kini tengah menindaklanjuti Bimtek Pemerintah Pekon yang total menelan anggaran Rp1,8 miliar lebih, yang dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 26 s/d 29 Mei 2021 di Hotel Horison Kota Bandar Lampung dan di ikuti oleh sebanyak 128 Pekon.

“Kegiatan tersebut sudah kami tindak lanjuti sejak minggu kemarin untuk mendapatkan informasi sebenarnya,” kata Kajari Riyadi kepada media ini, di kantornya, Rabu (23/6/2021).

Baca Juga :  Mata Garuda Lampung Berikan Donasi APD ke RSUD Pringsewu

Masih kata Kajari, jika hasil penyelidikan ditemukan indikasi kerugian negara, pihaknya akan memerosesnya secara hukum.

“Kami sangat berterimakasih kepada kawan-kawan media karena sudah berpartisipasi melakukan pengawasan sebagai kontrol sosial sesuai peran jurnalistik,” katanya.

Terpisah, menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Barat Untung kepada Tim Media, sudah pernah memberikan teguran terhadap instansi terkait agar kegiatan Bimtek tersebut tidak harus dilaksanakan sampai keluar daerah.

“Terkait kegiatan Bimtek itu sudah pernah kami sampaikan kepada OPD terkait bahwa kegiatan Bimtek tidak harus keluar daerah, karena¬† untuk meminimalisir anggaran (pemborosan),” imbaunya.

Editor : (Redaksi)

 86 total views,  2 views today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here