Sabtu, Juni 22, 2024
Berita NasionalBERITA TERKINIPolitikTulang Bawang

Ketua DPD FKBPPPN Kab Tulang Bawang minta kepada Menpan RB tidak melanggar konstitusi dalam menjalankan amanat UU.

 

Tulang Bawang- 14/11/2023 Joni Iskandar Ketua DPD FKBPPPN Tuba juga berharap kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi supaya pemerintah tidak melanggar konstitusi, serta jalankan amanat peraturan perundang undangan, berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 256 pada intinya menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

Selanjutnya berdasarkan Kepmenpan&RB No.158 Tahun 2023 bahwa Jabatan PolPP tidak terdapat di dalam Jabatan Fungsional yang dapat diisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka dari itu Pemerintah Pusat MenPAN RB dan Mendagri jangan sampai melanggar konstitusi sepanjang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur SatpolPP masih berdiri tegak maka pemerintah wajib tegak lurus dalam jalankan amanat UU No.23 Tahun 2014 tersebut.

Baca Juga :  Polres Tulang Bawang Gelar Operasi Bina Kusuma Krakatau – 2019, Catat Tanggal dan Sasaran Operasinya

Dengan cara membuat peraturan pelaksana tentang Pengangkatan PolPP Non PNS menjadi PNS dibawah UU No.23 Tahun 2014 yang mana menjadi aturan dasar dan pijakan hukum bagi SatpolPP yang sejatinya adalah ketentuan khusus yang menjadi acuan/dasar hukum kekhususan yang mengatur tentang SatpolPP,

Adanya statemen PLT asisten deputi manajemen talenta dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Kemenpan RB bapak Agus Yudi , telah menyakiti hati anggota FKBPPPN seluruh Indonesia dengan statemen nya sangat di sayangkan apa yang menjadi Jawaban dan tanggapan oleh perwakilan Menpan Rb tersebut di kabupaten Asahan provinsi Sumatra Utara bertempat di aula Marina hotel kisaran pada tanggal 10 November 2023,

Baca Juga :  Lupa Mematikan Kompor Gas"Si Jago Merah Habisi Warung Soto Warga

Bukan memberikan pencerahan justru menyarankan kepada kita honorer Satpol-PP untuk datang ke Jakarta merubah UU Satpolpp menjadi PNS, dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) kemenpanPan RB harus mematuhi AUPB yang di atur dalam UU’30 tahun 2014 tentang Adminitrasi pemerintah, tidak perlu merubah UU Menpan Rb wajib memperhatikan UU no 23 tahun 2014 pasal 256 itu saja. maka dengan statemen nya kami anggota FKBPPPN seluruh Indonesia akan datang ke kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,

kami DPD FKBPPPN kab Tulang Bawang menyatakan sikap tegas akan melaksanakan aksi damai di Kemenpan RB dalam waktu dekat selama 3 hari berturut turut tutur Joni kpd awak media. (Awk)

Loading

Bagaimana tanggapan anda?

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *