Gemalampung.com | Fakta, Akurat Dan Terpercaya

PESAWARAN | Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona sampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pesawaran di Gedung DPRD setempat, Senin (5/7/2021).

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pesawaran Kesuma Dewangsa mewakili Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyebut terdapat tiga ranperda sesuai dengan yang tertera dalam surat No. 188.342/ 2728/I.03/2021 tanggal 11 Juni 2021, diantaranya pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Pesawaran dan lahan pangan pertanian berkelanjutan.

“Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, merupakan perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dampak yang cukup besar, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

“Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dalam bidang pengelolaan keuangan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif,” timpalnya.

Baca Juga :  Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Dikunjungi Mantan Bupati Aries Sandi

Ia mengatakan ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pesawaran dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan turunan dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pesawaran perlu disesuaikan dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 menjadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk didalamnya dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum,” katanya.

“Terbitnya peraturan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yaitu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia menuturkan Ranperda tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan yakni Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mencakup dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek yuridis.

Baca Juga :  Dana Desa Tahun 2019 Pekon Tambahrejo Fokus Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

“Dari aspek sosial, berkaitan dengan efisiensi, produktivitas, dan efektifitas pemanfaatan keserasian dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Kemudian, dari aspek yuridis, keberadaan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Dendi berharap DPRD Kabupaten Pesawaran dapat melaksanakan pembahasan dan pada akhirnya dapat menyetujuinya, sehingga 3 (tiga) Ranperda tersebut dapat dijadikan Pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan.

Editor : (Redaksi)

 40 total views,  2 views today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here