GemaLampung.com,Tanggamus–Perubahan insfrastruktur dikampung-kampung dikabupaten Tanggamus dinilai tidak berkembang dan tidak tersalurkan sesuai dengan pokok Kebutuhan Masyarakat atau warganya.

Hal Ini Sangat disayangkan sekali, Bagaimana tidak, Pejabat-pejabat tinggi Kabupaten Tanggamus terkesan kurang Memperhatikan Perkembangan Desa-Desa, Sehingga Kesejahteraan dan kebutuhan dari kucuran dana ADD tersebut tidak tersalurkan kepada warganya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Baca Juga :  Polres Tanggamus Limpahkan Berkas Perkara Kasus Pencabulan Oknum Guru Ngaji di Kejari

Menurut LSM Angkatan Bina Jati Diri,(ABJAD) pada saat dimintai statment terkait Dana ADD yang dikucurkan ke kampung-kampung di kabupaten Tanggamus,Jum’at,18/08,Johan Sahril Ketua DPD Menegaskan, “Seharusnya Pejabat-Pejabat Tinggi dikabupaten Tanggamus turun dan melihat kejadian yang ada didesa-desa, sehingga dana ADD Tersalurkan sesuai dengan kebutuhan warganya sebagai mana dalam Undang -udang yang berlaku. “Tegas Johan.

Baca Juga :  Lagi, Satu Warga Lambar Terpapar Covid-19: Total Kasus Positif di Lambar 438 Orang

“Karena Bagaimanapun kesejahteraan warganya perlu pantauan dari Pejabat Tinggi, Bukan Hanya Kepala Kampung saja.

Kalau kepala Kampung Nyeleweng gini,dan pejabat-pejabat tinggi tidak memperhatikan Perkembangan didaerahnya Bagaimana warganya akan merasakan kesejahteraan.
“Tambah Johan.

Lebih Jauh Johan Menuturkan, “Maka dari itu,perkembangan desa Perlu adanya pemeriksaan Pejabat-pejabat tinggi kabupaten tanggamus, sehingga kepala kampung yang menyelewengkan dana ADD bisa ditangkap dan diberi sanksi tegas, karena kalau dibiarkan maka perkembangan didesa dan kebutuhan warganya tidak akan tersalurkan dengan baik. “Tutur Johan Diruangan.

**tim

 761 total views,  2 views today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here