BREAKING

Kamis, Mei 30, 2024
BERITA TERKINILAMPUNGPesisir Barat

Pemkab Pesisir Barat Adakan Sosialisasi KIM

Gemalampung.com | Fakta,Akurat Dan Terpercaya

PESISIR BARAT | Bupati Pesisir Barat DR.Drs.Hi.Agus Istiqlal, S.H.,M.H., yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Syamsu Hilal, S.Sos., menghadiri Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertempat di Gedung Dharma Wanita Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (9/4/2019).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, SKM.,MM., menginformasikan hadir dalam acara tersebut Narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Setiono, S.S.,M.AP, Camat se-Kabupaten Pesisir Barat dan seluruh Peserta sosialisasi.

Baca Juga :  Kakek 70 Tahun Bersama Pelaku lain Cabuli Anak Dibawah Umur

Dalam laporannya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan wadah layanan publik yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat. Lembaga masyarakat ini berfungsi untuk memperlancar informasi pembangunan di Pekon, juga sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah.

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat yang disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan menjelaskan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini merupakan mitra dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyebarluaskan informasi publik, untuk itu perlu diketahui bahwa peranan KIM sangat strategis sebagai media penyampai informasi atau kebijakan pemerintah ke masyarakat luas.

Baca Juga :  Ada Apa Dengan PPK PUPR Tuba !!! Kepala BPBJ Sebut PPK yang Bisa menggugurkan

Dilanjutkannya sebagaimana amanat dengan keberadaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.(Riswanto)

Loading

Bagaimana tanggapan anda?

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *