Jumat, Juni 14, 2024
ADVERTORIALBerita IndonesiaBerita Media GlobalBERITA TERKINIHukum & KriminalHukum dan KriminalKota MetroLAMPUNGMetro

Polisi Tangkap Dua warga Kota Metro Korupsi IPAL Satu Buron

METRO – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Metro berhasil membongkar dugaan praktik korupsi dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, satu diantaranya masih buron.

Dari informasi yang dihimpun  Tiga ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tersebut diduga terlibat korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 391.426.750.

Ketiga tersangka dugaan korupsi proyek IPAL tersebut masing-masing ialah Miyanto (61) yang merupakan ketua KSM Bugenvil. Ia juga merupakan warga Jalan WR Supratman, RT 034 RW 013, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat.

Kedua ialah Slamet (47) Ketua KSM Anggrek yang merupakan warga Jalan Dirun, RT 047 RW 012, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara.

Terakhir ialah Winardi (44) Ketua KSM Kantil yang merupakan warga Jalan Kantil, RT 006 RW 002, Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Ia kini sedang buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Satreskrim Polres Metro.

Kapolres Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim IPTU Rosali menjelaskan, pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap dua dari tiga tersangka korupsi di Bumi Sai Wawai.

Ketiganya diduga melakukan praktik korupsi atas proyek pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Metro tahun 2021 senilai Rp 1.647.920.000.

Baca Juga :  Tim Tekab 308 Polsek Blambangan Umpu Ciduk Tersangka Pencuri Hp

“Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, anggota unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Metro berhasil ungkap kasus perkara tindak pidana Korupsi pada pekerjaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik tahun Anggaran 2021,” terang Kasat kepada Kupastuntas.co, Sabtu (2/12/2023).

IPTU Rosali menjelaskan bahwa perkara dugaan korupsi tersebut telah dilaporkan pada Kamis 1 Desember 2022. Dalam pembangunan IPAL tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 391.426.750.

Dalam perkara dugaan korupsi proyek IPAL tersebut, Polisi memeriksa sebanyak 81 orang saksi yang terdiri atas pegawai DPKP, pengurus KSM, pemilik toko material hingga pekerja lapangan.

“Ada 81 saksi yang sudah kami mintai keterangannya. Itu terbagi atas 9 orang dari dinas, kemudian 37 orang dari pengurus KSM, lalu ada 13 orang dari toko material dan terakhir 22 orang dari pekerja lapangan,” kata dia.

Kedua tersangka ditangkap saat berada di rumah masing-masing. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa dokumen hingga kwitansi.

“Dua dari tiga tersangka ini kami lakukan penangkapan dirumah masing-masing tanpa perlawanan. selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Metro guna dilakukan pemeriksaan,” terangnya.

Baca Juga :  DPC AJOI Kota Metro Berbagi Sembako Di Kecamatan Metro Pusat dan Utara

“Pada perkara ini telah dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi lampung dan ditemukan kerugian negara sebesar Rp 391.426.750 dan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Metro juga mengamankan barang bukti berupa 56 bendel dokumen, 98 lembar nota asli, 32 lembar kwitansi dan 2 rangkap bukti transfer,” sambungnya.

Kasat Reskrim menjelaskan bahwa dugaan praktik korupsi tahun anggaran 2021 pada DPKP Kota Metro ialah pekerjaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah senilai Rp 1.647.920.000.

“Yang dikerjakan oleh KSM Bougenville sebesar Rp. 495.241.334, lalu KSM Anggrek Rp 495.241.333 dan KSM Kantil sebesar Rp 495.241.333. Dari KSM Bougenville kerugian negara yang ditemukan sebesar Rp 138.381.334. Dari KSM Anggrek sebesar Rp 104.588.583 dan dari KSM Kantil sebesar Rp 148.456.833,” bebernya.

Kini dua dari tiga tersangka dugaan korupsi proyek IPAL di Metro tersebut telah diamankan Polisi. Mereka dijerat pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999. (Rls)

 

Loading

Bagaimana tanggapan anda?

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *