Pringsewu — Pemerintah daerah kerap menggaungkan efisiensi anggaran, termasuk melakukan pemangkasan besar-besaran belanja daerah. Di Kabupaten Pringsewu, efisiensi tersebut salah satunya difokuskan pada sektor pembangunan infrastruktur.
Namun, upaya efisiensi anggaran itu dipertanyakan publik ketika realisasi di lapangan justru dinilai tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan.
Salah satunya pada proyek peningkatan jalan Ruas Sidoharjo–Podomoro senilai Rp 5,6 miliar dan proyek Peningkatan Jalan Simpang Tugu Sarinongko–Podomoro senilai Rp 8 miliar, yang hasil pekerjaannya dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Ironisnya, kedua proyek tersebut sempat menjadi kebanggaan sekaligus harapan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bahkan, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas secara langsung melakukan peluncuran (launching) pada awal pelaksanaan pekerjaan sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur.
Dengan total anggaran mencapai Rp 13 miliar, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Belum genap satu bulan setelah pekerjaan dinyatakan selesai, kerusakan sudah muncul di sejumlah titik. Bahkan, beberapa bagian jalan telah dilakukan perbaikan ulang.
Namun, perbaikan yang dilakukan tidak serta-merta meredam kekecewaan publik. Masyarakat menilai, baik pekerjaan awal maupun perbaikan lanjutan telah mengabaikan jaminan mutu dan kualitas konstruksi, sehingga memunculkan kekhawatiran jalan tersebut tidak akan bertahan lama.
Kondisi ini memicu reaksi keras publik yang menantang pihak terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), agar tidak sekadar diam. Masyarakat mendesak adanya pengawasan serius terhadap penggunaan anggaran pemerintah, agar jargon efisiensi tidak berujung pada pemborosan uang rakyat dan proyek infrastruktur yang gagal memenuhi standar.
Bagi publik, efisiensi anggaran seharusnya berarti tepat guna dan berkualitas, bukan justru menghasilkan pembangunan yang cepat rusak dan menimbulkan kerugian negara. (Redaksi)
