Bandar Lampung – Target ambisius “nol putus sekolah” pada 2026 bukan sekadar slogan. Ia adalah janji politik, janji moral, sekaligus pertaruhan kredibilitas pemerintah daerah. Jika gagal, yang runtuh bukan hanya angka statistik tetapi masa depan anak-anak Lampung.
Rahmat Mirzani Djausal menegaskan tak boleh ada satu pun anak tertinggal dari bangku pendidikan. Instruksinya jelas, seluruh program 2025 harus berjalan presisi, terukur, dan disertai mitigasi dini atas setiap potensi anak terlempar dari sistem.
“Tidak boleh ada anak yang tertinggal. Kita tidak ingin ada satu pun anak Lampung yang putus sekolah di 2026. Semua risiko harus diantisipasi sejak awal.” tegasnya.
Pernyataan itu keras. Tapi realitas di lapangan lebih keras lagi. Faktor kemiskinan, tekanan sosial, hingga persoalan keluarga selama ini menjadi lingkaran setan putus sekolah. Banyak kasus tak tercatat, tenggelam dalam selisih data antara yang masuk dan yang tak lagi kembali.
Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung kini membedah data hingga ke akar. Setiap selisih jumlah siswa masuk dan lulus ditelusuri. Setiap nama yang hilang dari daftar harus ditemukan. Tidak boleh ada “anak tak terlihat” dalam sistem.
Langkah korektif disiapkan, PKBM, pembelajaran jarak jauh, hingga SMA Terbuka. Data APS dan APK dicacah ulang sampai ke kabupaten/kota. Namun pertanyaannya tegas, apakah verifikasi data cukup tanpa intervensi ekonomi yang konkret.
Untuk itu, Disdikbud menggandeng Dinas Sosial Provinsi Lampung memvalidasi penerima bantuan berdasarkan desil ekonomi. Tujuannya jelas memutus rantai kemiskinan yang menjadi penyebab utama anak berhenti sekolah.
Target nol putus sekolah bukan perkara retorika. Ia menuntut pengawasan ketat, anggaran tepat sasaran, dan keberanian menindak jika ada kelalaian. Tahun 2026 tinggal menghitung waktu.
Jika berhasil, Lampung mencetak sejarah. Jika gagal, publik berhak bertanya, di mana negara ketika anak-anaknya menyerah pada keadaan. (Redaksi)
