Tanggamus – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan, Bupati Moh. Saleh Asnawi bersama Wakil Bupati Agus Suranto menggelar doa tasyakuran dan bhakti sosial di Rumah Dinas Bupati, Jumat (20/3/2026), bertepatan dengan buka puasa perdana Ramadan 1447 Hijriah.
Acara berlangsung khidmat dan penuh nuansa religius sebagai simbol rasa syukur atas satu tahun perjalanan pemerintahan. Namun di luar pagar rumah dinas, realitas yang dihadapi masyarakat justru menyuguhkan gambaran berbeda. Jika di dalam ruangan lantunan doa menggema, di lapangan keluhan warga tentang kondisi daerah justru semakin nyaring.
Setahun berjalan, pertanyaan mendasar mulai mengemuka, apa yang benar-benar berubah.
Di berbagai kecamatan di Kabupaten Tanggamus, masyarakat masih harus berjibaku dengan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Lubang menganga, badan jalan hancur, hingga genangan air saat hujan menjadi pemandangan yang dianggap “biasa”. Ironisnya, sejumlah ruas telah bertahun-tahun rusak tanpa kejelasan kapan akan ditangani.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar soal kenyamanan. Jalan rusak berarti biaya transportasi meningkat, distribusi hasil pertanian terhambat, kendaraan cepat rusak, hingga risiko kecelakaan yang terus mengintai. Ketika akses ekonomi terganggu, dampaknya langsung terasa pada penghasilan dan kebutuhan rumah tangga.
Yang lebih memprihatinkan, keluhan demi keluhan telah berulang kali disuarakan melalui forum warga, media sosial, hingga laporan langsung. Namun respons yang dirasakan masyarakat dinilai masih sebatas janji, belum berwujud tindakan nyata.
Di sisi lain, agenda seremonial pemerintah tetap berjalan. Mulai dari penyerahan bantuan, peresmian simbolis, hingga berbagai kegiatan formal yang tampak aktif di permukaan. Tetapi bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa sering acara digelar, melainkan seberapa banyak persoalan yang benar-benar diselesaikan.
Kondisi ini membuat kegiatan tasyakuran terasa kontras. Saat pemerintah merayakan capaian, sebagian warga masih menunggu perubahan yang tak kunjung datang.
Publik tentu tidak menolak kegiatan keagamaan maupun sosial. Namun yang dipertanyakan adalah sensitivitas terhadap kondisi lapangan. Apakah tepat merayakan keberhasilan ketika persoalan dasar seperti infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama di banyak wilayah.
Satu tahun kepemimpinan seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar perayaan. Pemerintah daerah dituntut lebih fokus pada kerja nyata, terutama pada sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan panggung seremonial. Mereka membutuhkan jalan yang layak, akses ekonomi yang lancar, dan bukti bahwa janji kampanye benar-benar diwujudkan.
Jika tidak, maka satu tahun kepemimpinan ini berisiko hanya dikenang sebagai masa di mana seremoni berjalan lancar, sementara pembangunan justru berjalan di tempat. (Redaksi)
