Pringsewu – Persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan di Kabupaten Pringsewu kembali menuai sorotan tajam. Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Pringsewu, Bennur DM, menilai hingga saat ini pemerintah daerah belum menunjukkan langkah nyata dan terukur untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut.
Menurut Bennur, banjir di Pringsewu bukan lagi persoalan alam semata, melainkan cerminan lemahnya perencanaan dan keseriusan pemerintah dalam mengelola infrastruktur dan tata lingkungan.
“Kalau setiap hujan pasti banjir, ini bukan lagi bencana, tapi kegagalan yang terus dipelihara. Artinya ada yang tidak beres dalam perencanaan dan pengelolaan drainase maupun tata ruang,” tegas Bennur.
Ia menyebut, masyarakat sudah terlalu sering menjadi korban dari persoalan yang sama, sementara pemerintah terkesan hanya hadir saat kondisi ramai sorotan, tanpa solusi jangka panjang yang jelas.
“Jangan setiap tahun hanya turun meninjau, foto-foto, lalu selesai. Rakyat tidak butuh seremoni, rakyat butuh solusi konkret. Sampai hari ini titik banjir masih itu-itu saja. Pertanyaannya, apa yang sudah benar-benar dikerjakan?” ujarnya.
Bennur juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan anggaran untuk penanganan banjir, mulai dari normalisasi drainase, perbaikan saluran air, hingga pengawasan pembangunan yang dinilai kerap mengabaikan sistem resapan dan aliran air.
“Kalau anggaran ada tapi banjir tetap berulang, publik berhak bertanya, perencanaannya salah, pengawasannya lemah, atau memang tidak serius?” katanya.
Ia menegaskan, jika tidak ada langkah tegas dan terukur, maka banjir di Pringsewu akan terus menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat, baik secara ekonomi maupun aktivitas sehari-hari.
“Pemerintah jangan terus menyalahkan curah hujan. Hujan itu pasti, tapi banjir seharusnya bisa dicegah kalau ada perencanaan yang benar dan kemauan politik yang kuat. Kalau tidak ada perubahan, maka yang tenggelam bukan hanya jalan dan rumah warga, tapi juga kepercayaan publik,” pungkasnya.
Pospera pun mendesak Pemerintah Kabupaten Pringsewu segera menyusun peta penanganan banjir secara transparan, lengkap dengan target waktu dan prioritas lokasi, agar persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat tidak terus berulang tanpa kepastian penyelesaian. (Redaksi)
