PRINGSEWU – Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu menembus peringkat ketiga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026 justru dibayangi persoalan klasik, keterbatasan anggaran.
Ironisnya, dari 444 atlet yang dilepas untuk membawa nama Kabupaten Pringsewu, sebanyak 244 atlet ternyata tidak mendapatkan dukungan uang harian dari pemerintah daerah.
Fakta tersebut memunculkan tanda tanya mengenai keseriusan Pemkab Pringsewu dalam mendukung perjuangan para atlet. Di satu sisi, pemerintah memasang target prestasi tinggi. Namun di sisi lain, dukungan kebutuhan dasar bagi lebih dari separuh atlet justru tidak mampu diakomodasi melalui anggaran daerah.
Kontingen Pringsewu secara resmi dilepas oleh Bupati Riyanto Pamungkas di halaman Kantor Bupati Pringsewu, Rabu (18/11/2026). Pelepasan tersebut diikuti 444 atlet, didampingi 114 pelatih dan ofisial yang akan berlaga pada ajang olahraga tingkat Provinsi Lampung tersebut.
Dalam kesempatan itu, Bupati Riyanto Pamungkas menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial. Ia juga menyampaikan janji pemberian penghargaan atau reward bagi atlet yang berhasil meraih medali emas.
“Nanti kita akan berikan reward kepada atlet yang berprestasi, khususnya yang mendapatkan medali emas,” ujarnya.
Namun, janji penghargaan bagi peraih medali emas tersebut berbanding terbalik dengan kondisi dukungan anggaran yang diterima para atlet sebelum bertanding. Sebab, ratusan atlet justru harus berjuang tanpa uang harian dari Pemkab.
Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Pringsewu, Fikalesta, mengakui bahwa anggaran pemerintah daerah hanya mampu mengakomodasi 200 atlet dan 52 ofisial.
Dengan demikian, terdapat 244 atlet yang tidak masuk dalam alokasi uang harian dari APBD.
Menurut Fikalesta, bantuan tersebut diberikan melalui skema perjalanan dinas (SPPD), dengan besaran Rp380 ribu per atlet untuk kebutuhan selama empat hari.
“Jadi, dari 444 atlet, yang ter-cover oleh anggaran kita sebanyak 200 atlet dan 52 ofisial. Perhitungannya Rp380 ribu untuk empat hari,” jelas Fikalesta.
Ia mengungkapkan, kebijakan pembatasan penerima uang harian tersebut merupakan hasil kesepakatan setelah pihak Dispopar menggelar tiga kali rapat bersama pengurus cabang olahraga (cabor) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pringsewu.
Bahkan, untuk atlet yang tidak mendapatkan alokasi anggaran, pemerintah menyebut mereka dapat mengikuti Porprov secara mandiri setelah dilakukan pembahasan bersama.
“Untuk atlet yang tidak ter-cover anggaran, setelah dilakukan pertemuan dan pembahasan bersama, mereka bisa menerima kondisi tersebut dan mengikuti Porprov secara mandiri,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut justru menyisakan persoalan. Sebab, atlet yang sama-sama mengenakan identitas Kabupaten Pringsewu dan berjuang mengharumkan nama daerah ternyata tidak memperoleh dukungan anggaran yang sama.
Bagaimana mungkin pemerintah memasang target peringkat ketiga, sementara 244 atlet harus menanggung sendiri kebutuhan selama mengikuti kompetisi? Apakah keterbatasan anggaran telah diperhitungkan sejak awal penyusunan target prestasi?
Terlebih, uang harian sebesar Rp380 ribu untuk empat hari yang dialokasikan kepada atlet penerima pun bukanlah angka yang besar untuk menunjang kebutuhan selama mengikuti pertandingan.
Terkait mekanisme pencairan, Fikalesta menjelaskan bahwa uang harian akan ditransfer melalui rekening masing-masing cabang olahraga untuk kemudian disalurkan kepada atlet penerima. Cabor juga diminta melengkapi administrasi berupa surat pernyataan atlet sebagai bukti penerimaan.
Di tengah keterbatasan tersebut, publik tentu patut mempertanyakan bagaimana perencanaan anggaran Porprov 2026 dilakukan, termasuk dasar penentuan 200 atlet yang mendapatkan uang harian dan 244 atlet lainnya yang harus berangkat secara mandiri.
Sebab, prestasi olahraga tidak cukup dibangun dengan seremoni pelepasan, target peringkat, maupun janji reward. Dibutuhkan dukungan nyata, perencanaan matang, serta keberpihakan anggaran terhadap seluruh atlet yang telah dipersiapkan untuk bertanding.
Jangan sampai ketika medali berhasil diraih, pemerintah tampil paling depan memberikan apresiasi. Namun ketika atlet membutuhkan dukungan sebelum bertanding, sebagian justru harus berjuang dengan biaya sendiri.
Target boleh tinggi, tetapi jangan sampai semangat atlet justru harus menutup kekurangan anggaran pemerintah. (Red)

