SUMENEP (Jatim) — Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sumenep menggelar seminar jurnalistik bertema “Hukum dan Kebebasan Pers: Perlindungan Jurnalis di Tengah Tekanan dan Tuntutan Publik” di Graha Kemahasiswaan Universitas PGRI (UPI) Sumenep, Kamis (27/11/2025). Acara ini menjadi forum penting untuk membahas ancaman terhadap kebebasan pers dan meningkatnya risiko kriminalisasi jurnalis di era digital.
Seminar dihadiri Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, jajaran Forkopimda, civitas akademika UPI Sumenep, LPM Retorika, serta ratusan peserta dari berbagai kalangan.
Ketua IWO Sumenep, Imam Mustain R, menyebut pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berperan krusial dalam menjaga transparansi dan kontrol sosial. Namun menurutnya, profesi jurnalis kini menghadapi tekanan yang makin kompleks.
“Tidak jarang jurnalis menghadapi intimidasi, kekerasan, bahkan kriminalisasi hanya karena menjalankan tugas mencari kebenaran,” tegasnya.
IWO menekankan pentingnya penguatan literasi hukum, pemahaman etika jurnalistik, dan kolaborasi berkelanjutan antara media, pemerintah, dan kampus untuk melindungi jurnalis dari ancaman, baik fisik maupun hukum.
Rektor UPI Sumenep, Asmoni, menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab besar dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi jurnalistik yang kuat.
“Arus informasi yang bergerak cepat menuntut pemahaman regulasi seperti UU Pers, UU ITE, serta aturan keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
UPI memastikan siap berkolaborasi dengan IWO dalam pelatihan, riset, hingga pengembangan LPM Retorika sebagai wadah kaderisasi jurnalis muda.
Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim menegaskan bahwa kebebasan pers harus dijaga, karena menjadi fondasi penting tegaknya demokrasi.
“Intimidasi terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan. Jika hal itu terus terjadi, yang rusak bukan hanya profesinya, tetapi juga demokrasi kita,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan tantangan besar media di era digital: tekanan publik, tuntutan kecepatan, dan maraknya misinformasi. Pemerintah, kata dia, membutuhkan pers yang independen namun tetap profesional dan bertanggung jawab.
Wabup menutup dengan tiga pesan kunci: menjaga profesionalisme, bijak dalam ruang digital, dan memperkuat kolaborasi sehat antara media dan pemerintah tanpa mengorbankan independensi pers. (Rls/Redaksi)
