Tanggamus — Aroma ketidak beresan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, kian menyeruak. Sejumlah wali murid, komite, hingga beberapa dewan guru menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah Buyung Kaurani.
Sorotan itu terutama mengarah pada dugaan minimnya transparansi, kebijakan yang dinilai semena-mena, hingga dugaan manipulasi absensi salah satu guru berstatus PNS.
Dari informasi yang dihimpun awak media, para guru dan wali murid mengaku tak pernah mengetahui berapa total Dana BOS yang diterima sekolah setiap tahunnya, apalagi bagaimana penggunaannya.
“Selama ini kami nggak pernah tahu, Bang, berapa total Dana BOS pertahun yang diterima sekolah, apalagi peruntukannya. Semua yang atur Buyung,” ujar salah satu dewan guru yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Para guru juga mengungkapkan bahwa hampir seluruh rehab ringan sekolah justru dibiayai swadaya melalui iuran komite, bukan menggunakan dana resmi sekolah.
Keluhan lain datang soal keengganan kepala sekolah mengirim perwakilan guru mengikuti kegiatan resmi tingkat kabupaten.
“Sekolah lain bisa berangkat walau hanya perwakilan. Tapi SDN 1 Tanjung Heran nggak pernah. Kepala sekolah pelit, kaya takut keluar anggaran,” keluh salah satu guru.
Bahkan untuk kebutuhan dasar seperti ATK hingga air minum galon, guru mengaku harus meminta berkali-kali.
Lebih jauh, sumber internal mengungkap adanya guru PNS yang berbulan-bulan tidak pernah masuk sekolah, namun di daftar hadir terlihat selalu hadir.
“Absensinya diparaf buyung. Untuk kepentingan pribadi dia,” ungkap sumber.
Saat sejumlah awak media mendatangi sekolah pada Jumat (13/11/25), Buyung sempat menghindar. Ia akhirnya ditemukan bersembunyi di belakang salah satu ruang kelas.
Dalam keterangannya, ia membantah seluruh tuduhan.
“Semua pembelanjaan Dana BOS itu bendahara, komite, dan guru tahu. Memang untuk transparansi tidak kita tempel di dinding,” ucap Buyung.
Terkait guru PNS yang mangkir berbulan-bulan, Buyung membenarkan tetapi membantah memparaf absensi sang guru.
“Bisa jadi dia sendiri yang menandatangani,” kilahnya.
Pernyataan Buyung langsung dibantah tegas oleh Aris, Ketua Komite SDN 1 Tanjung Heran.
“Selama ini saya sebagai komite tidak pernah diberi tahu total Dana BOS yang diterima sekolah. Untuk rehab ringan, komitelah yang putar otak mengumpulkan dana dari wali murid. Kalau itu dibilang dari sekolah, itu nggak benar,” tegasnya.
Menurut Aris, ia justru sering diperlakukan seperti pekerja.
“Ada yang harus didandani, ya saya kerjakan. Bahan material semua dibelanjakan kepala sekolah. Kalau dibilang komite dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS, itu nggak benar,” pungkasnya. (Subhan)
