Jakarta – Setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Senayan pekan lalu, DPR RI akhirnya mengumumkan enam keputusan penting sebagai jawaban atas tuntutan rakyat. Pengumuman itu dibacakan langsung Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jumat (5/9/2025) malam.
Keputusan tersebut dihasilkan melalui Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi pada Kamis (4/9/2025), dan ditandatangani seluruh pimpinan DPR. Yakni, Ketua DPR Puan Maharani, serta para wakil ketua, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Poin-Poin Keputusan DPR diantaranya,
Pertama, DPR resmi menghentikan pembayaran tunjangan perumahan anggota dewan terhitung mulai 31 Agustus 2025. Poin ini menjadi sorotan karena selama ini fasilitas perumahan dianggap sebagai salah satu simbol “kemewahan” yang memicu kecaman publik.
Kedua, DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan resmi kenegaraan. Kebijakan ini ditujukan menekan anggaran perjalanan dinas yang kerap menuai kritik karena dianggap tidak berdampak langsung pada kepentingan rakyat.
Ketiga, DPR juga berkomitmen memangkas sejumlah fasilitas dan tunjangan lain. Pemangkasan ini meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi anggota DPR.
Keempat, DPR menegaskan bahwa anggota dewan yang dinonaktifkan partai politiknya tidak lagi berhak menerima segala bentuk hak keuangan.
Kelima, pimpinan DPR akan menindaklanjuti proses penonaktifan tersebut dengan melibatkan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). MKD akan berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang sudah memulai pemeriksaan terhadap anggota dewan bermasalah.
Keenam, DPR berjanji memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan lainnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya membangun kembali kepercayaan publik yang terus menurun akibat berbagai kontroversi politik dan kebijakan.
Pengumuman ini langsung menimbulkan beragam respons. Sebagian pihak menilai keputusan tersebut sebagai langkah maju dan bentuk kesadaran DPR untuk lebih berpihak pada rakyat. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan implementasinya.
Seperti diketahui, aksi demonstrasi pekan lalu digelar oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga kelompok buruh. Mereka menuntut DPR menghentikan gaya hidup mewah para wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Gelombang tekanan publik inilah yang akhirnya memaksa DPR mengambil langkah konkret dengan memangkas sebagian fasilitasnya sendiri.
Kini, masyarakat menanti apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten atau sekadar menjadi manuver politik untuk meredam gejolak.(Red)
