Pringsewu – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SMAN 1 Adiluwih menjadi sorotan masyarakat. Salah satu yang turut angkat suara adalah Ketua DPD Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak) Lampung, Wahyudi.
Wahyudi menyayangkan tindakan pihak sekolah yang dinilai mengabaikan seruan Gubernur Lampung terkait larangan melakukan pungutan melalui komite sekolah.
“Sejak kepemimpinan Gubernur yang baru, seharusnya sudah tidak ada lagi yang namanya komite melakukan pungutan,” ujarnya kepada media ini, Rabu (23/7/2025).
Ia mengatakan, pihaknya akan menelusuri lebih dalam dugaan tersebut, termasuk mengecek mekanisme dan sumber anggaran yang digunakan oleh pihak sekolah.
“Nanti akan kami gali lagi bagaimana progresnya. Kami ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan peraturan baru ini. Apakah dana yang digunakan bersumber dari anggaran tahun sebelumnya atau tidak. Setelah itu, baru kita dudukkan persoalannya,” jelas Wahyudi.
Selain itu, pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung guna menindaklanjuti permasalahan ini.
“Segera akan kami komunikasikan dengan pihak dinas pendidikan,” pungkasnya. (*)
