PRINGSEWU – Aroma intrik politik di tubuh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pringsewu makin menyengat. Dugaan adanya “pergeseran” personalia di luar hasil Musyawarah Daerah (Musda) kini menuai perlawanan keras.
Setelah sebelumnya beberapa organisasi ekstra kampus bersuara, giliran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pringsewu melayangkan ultimatum. Mereka menegaskan: kepengurusan hasil Musda adalah harga mati, dan tidak boleh diutak-atik oleh segelintir kepentingan.
Ketua PC HMI Pringsewu, Ahmad Jamaluddin, menyebut segala bentuk perubahan susunan pengurus di luar forum Musda adalah bentuk intervensi yang mencederai demokrasi pemuda.
“Hasil Musda itu final, sah, dan mengikat. Kalau ada pihak-pihak yang coba menggeser kader atau alumni kami, maka kami tegas menolak,” tegas Jamaluddin, Sabtu (30/8/2025).
Isi Pernyataan Sikap HMI:
1. Menegaskan hasil Musda KNPI Pringsewu adalah keputusan final, tidak bisa diubah sepihak.
2. Menolak intervensi pihak luar yang mencoba menggeser kader maupun alumni HMI.
3. Siap memboikot pelantikan DPD KNPI Pringsewu periode 2025–2028 bila ada perubahan susunan pengurus.
4. Berkomitmen mengawal demokrasi pemuda agar tetap bersih, independen, dan berintegritas.
“Pemuda adalah garda terdepan perubahan. KNPI seharusnya jadi rumah persatuan, bukan alat transaksional untuk kepentingan kelompok tertentu,” sindir Jamaluddin.
Pernyataan keras HMI ini semakin menambah bara di tubuh KNPI Pringsewu. Jika ancaman boikot benar-benar dilakukan, pelantikan kepengurusan periode 2025–2028 terancam kehilangan legitimasi di mata publik. (*)
