Tulang Bawang, 24 Januari 2024 – LSM DPD Forkorido Provinsi Lampung, di bawah kepemimpinan Gunawan, mendeklarasikan kesiapannya untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dana yang terjadi di Puskesmas Tiyuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
Dugaan penyimpangan tersebut mencakup penggunaan dana BPJS (Jaminan Kesehatan Nasional) atau JKN, serta dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Gunawan menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.
“Kami menduga ada penyimpangan dalam penggunaan dana BPJS dan dana BOK Puskesmas Tiyuh Tohou. Kami sudah melakukan investigasi dan menemukan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan penyimpangan tersebut,” ujar Gunawan.
Selain dana BPJS dan BOK, Gunawan juga mencurigai adanya penyimpangan dalam penggunaan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Puskesmas Tiyuh Tohou, yang seharusnya digunakan untuk membiayai operasional dan pengembangan puskesmas.
“Pihak kami akan segera melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada APIP dan APH. Kami berharap agar mereka dapat segera mengusut dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang terlibat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tiuh Tohou, Ifra Purwanto, dalam konfirmasi mengenai pengelolaan anggaran pada Selasa (16/01/2023), terkesan membingungkan dan tidak transparan dalam menjelaskan penggunaan dana.
“Setiap bulan kami puskesmas menerima sekitar 85 juta rupiah dari BPJS Kesehatan, dan itu bisa berubah-ubah setiap bulannya, kadang hanya 90% dari angka tersebut. Dari total tersebut, 60% digunakan untuk pelayanan, dan 40% untuk manajemen,” paparnya.
Dengan adanya dugaan penyimpangan yang mencuat, Gunawan dan LSM Forkorido berkomitmen untuk memastikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat benar-benar tersalur dengan transparan dan akuntabel.(Lang)
