Way Kanan — Dua proyek pembangunan yang tengah berlangsung di lingkungan Polres Way Kanan kini menjadi sorotan tajam publik. Pembangunan gedung klinik dan aula Bhayangkari tersebut diduga tidak disertai papan informasi proyek, sehingga menimbulkan tanda tanya besar soal sumber anggaran dan pelaksana kegiatan.
Pantauan di lapangan, Kamis (23/10/2025), memperlihatkan aktivitas pembangunan dua bangunan permanen di area belakang kompleks Polres. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ditemukan satu pun papan proyek yang memuat keterangan resmi mengenai asal dana, nilai kontrak, nama kontraktor, dan waktu pelaksanaan.
Ketiadaan papan informasi ini dinilai melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Ketua Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Way Kanan, Ipara Rahmat, menilai kondisi tersebut janggal dan berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
“Proyek sebesar itu tidak mungkin tanpa anggaran resmi. Publik harus tahu siapa pelaksana dan sumber dananya. Ini bukan proyek pribadi, tapi berada di lingkungan institusi negara,” tegas Ipara Rahmat.
Ia menambahkan, tidak adanya papan proyek bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi bisa menjadi indikasi lemahnya pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran.
“Jika proyek ini menggunakan dana APBD atau APBN, maka wajib diumumkan secara terbuka. Kalau tidak, masyarakat wajar menduga-duga. Jangan biarkan publik kehilangan kepercayaan pada lembaga penegak hukum,” sambungnya.
Sejumlah warga sekitar pun mengaku heran. Mereka mengetahui adanya pembangunan di lingkungan Polres, tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi mengenai proyek tersebut.
“Kami sering lihat truk material dan pekerja masuk, tapi tak tahu bangunan apa itu dan siapa yang bangun. Tidak ada papan proyeknya,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Polres Way Kanan maupun instansi pemerintah terkait mengenai sumber anggaran dan pelaksana kegiatan tersebut.
Publik berharap kepolisian bersikap terbuka dan memberikan keterangan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral lembaga negara terhadap publik terlebih ketika menyangkut penggunaan uang rakyat. (Tim)
