Aliansi Tiga LSM Lampung Ultimatum ATR/BPN dan Kantah: Rampungkan Verifikasi HGU PT SGC Dalam Dua Pekan

Bandarlampung, – Aliansi Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lampung, yakni Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), secara tegas mengultimatum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung serta Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tulangbawang dan Lampung Tengah. Ultimatum ini dikeluarkan menyusul hasil […]

Continue Reading

Hentikan Kasus Percobaan Pembunuhan Anak, Oknum Polsek Negara Batin dan Polres Way Kanan Terbukti Langgar Profesi Etik Polri

Lampung – Akibat ugal ugalan terbitkan Penghentian Penyelidikan kasus Percobaan perlindungan anak. Oknum Polsek Negara Batin diduga keras telah melakukan pelanggaran kode etik. Hal itu tertuang dalam surat Kabid Propam Polda Lampung No : B/187/ VII/ REN.4.5/ 2025/ PROPAM tanggal 14 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Kassubid Paminal AKBP Andhiek Budi Kurniawan, SIK. ” Sehubungan […]

Continue Reading

Kejari Pringsewu Telaah Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Pekon Gumukmas

‎Pringsewu  – Laporan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 Pekon Gumukmas, Kecamatan Pagelaran sudah diterima oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu, beberapa waktu yang lalu. ‎ ‎Saat ini, laporan dugaan korupsi tersebut sedang dalam proses telaah untuk ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Demikian diungkapkan Kasi Intelijen Kejari setempat I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (15/7/2025). ‎ […]

Continue Reading

Kejari Pringsewu Tetapkan Sekretaris Dinas PMP Tersangka Dugaan Korupsi Bimtek Aparatur Desa Tahun 2024

Pringsewu – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) Kabupaten Pringsewu ditetapkan sebagai tersangka Dugaan tindak pidana korupsi Bimtek Aparatur Desa Tahun 2024, Jum’at (11/7/25). Selain TH Sekretaris Dinas PMP, Penyidik Kejari Pringsewu juga menetapkan tersangka lain yakni ES, Kepala Perwakilan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (LPPAN) Provinsi Lampung. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah […]

Continue Reading

Jenderal Bintang Dua Asal Lampung Putra Anggota Polri, Mayjen TNI Octa Heroe Ramzi

BANDAR LAMPUNG – Satu lagi putra daerah Lampung menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Mayor Jenderal TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, S.IP., M.Sc., resmi menjabat sebagai Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) sejak 24 Juli 2024. Lahir di Palembang, 23 Oktober 1969, Oktaheroe menghabiskan masa kecil dan remajanya di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ia bukan berasal […]

Continue Reading

Pengangkatan Perangkat Pekon Gumukmas Diduga Manipulasi Data

Pringsewu – Selain dilaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Desa, di Pekon Gumukmas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, mencuat adanya dugaan praktik manipulasi pengangkatan Aparaturnya. Pasalnya, terdapat dua pengangkatan aparatur Pekon Gumukmas selama dibawah kepemimpinan Nur Imam Muslim, kuat dugaan menggunakan data orang lain. Indikasinya, oknum perangkat yang bekerja diperkirakan tidak sesuai dengan nama yang […]

Continue Reading

Dugaan Sporadik Palsu Kades Lumbirejo Pesawaran, Polda Lampung Terbit SPDP Ke Kejaksaan

Bandar Lampung  – Polda Lampung terbitkan SPDP ( surat perintah dimulai penyidikan) ke Kejaksaan Tinggi perkara dugaan Pemalsuan dokumen Sporadik yang dikeluarkan oleh Ridho Kepala Desa Lumbirejo seluas 189 hektar. Hal itu tertuang di surat SPDP/138/VII/RES.1.9/2025/ditreskrimum tanggal 4 Juli 2025 yang ditandatangani Oleh Kasubdit II Ditreskrimum Polda Lampung AKBP AR Hakim Rambe S.Kom.MTI. Berbarengan dengan […]

Continue Reading

Koordinator Pendamping Kabupaten Pringsewu Dukung Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pekon Gumukmas

Pringsewu – Memborongkan pengelolaan dana desa akan mengurangi transparansi dalam penggunaan anggaran, dampaknya masyarakat desa tidak dapat memantau secara langsung penggunaan dana desa jika dikelola oleh pihak ketiga atau kelompok tertentu. Bahkan, kurangnya transparansi ini juga mengurangi akuntabilitas pengelolaan dana desa, jika diborongkan akan sangat rentan terhadap praktik korupsi, seperti mark-up harga, penggunaan dana tidak […]

Continue Reading