Wabup Fauzi Kunjungan ke Pekon Wonodadi, Masing-masing OPD Sampaikan Progjanya

Pringsewu

[su_animate][su_animate][su_animate][su_animate][su_animate][su_animate][su_animate][su_label type=”important”]Gemalampung.com | Fakta, Akurat Dan Terpercay ta[/su_label][/su_animate]

PRINGSEWU | Wakil Bupati Pringsewu Fauzi melakukan kunjungan ke Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo. Kunjungan tersebut dilakukan guna menyerap aspirasi dan menyampaikan program kerja pemerintah, baik yang akan dilaksanakan dan yang sudah berjalan.

Dalam kunjungannya, Fauzi didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Masykur, para OPD, Camat Gadingrejo, Danramil 424-07 Gadingrejo Kapt. Inf Redi Kurniawan, dan kepala Pekon se-Kecamatan Gadingrejo, Selasa (25/1).

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing Kepala OPD menyampaikan program kerjanya. Seperti Kepala Dinas Ketahanan Pangan Iskandar Muda misalnya, dia mewacanakan program pemanfaatan lahan pekarangan.

“Kita lagi buat Perbup tentang gerakan serentak pemanfaatan lahan pekarangan. Artinya masyarakat diajarkan dan dibekali dengan memanfaatkan lahan yang ada sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelas dia.

Apalagi, lanjut dia, saat ini Pringsewu surplus stok beras. Kemudian cabai, daging, hingga telur.

“Jadi, ketika harga sembako naik, masyarakat tidak kaget lagi karena sudah memiliki stok bahan pokok yang aman,” kata dia.

Kadis Perikanan Debi Hardian dalam paparannya mengatakan, akan meningkatkan kinerja kelompok perikanan di Gadingrejo. Sebab, semua bantuan baik benih ikan dan lain-lain baik dari Provinsi dan Pusat harus melalui kelompok, bukan perseorangan.

“Di Pringsewu ini, ada tiga kelompok binaan kami, sepeti Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan) yang mengurus pembenihan ikan. Selanjutnya ada Poklasar (kelompok pengolahan dan pemasaran ikan), yakni home industri yang membuat olahan makanan berbahan baku ikan seperti pempek dan masakan lainnya,” jelas Debi.

Juga, kata dia, ada Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang bertugas mengawasi sungai atau embung dari pemakaian putas atau bahan berbahaya lainnya, meskipun ini baru ada di Kecamatan Sukoharjo.

“Kita juga akan launching gerakan membangun perikanan berbasis desa. Dan gerakan ini akan bersinergi dengan pemanfaatan lahan pekarangan,” lanjutnya.

Sementara itu, Dinas Pertanian yang diwakili Sekretaris Maryanto mengimbau agar petani yang belum tergabung di kelompok tani agar segera mendaftar supaya mendapatkan pupuk bersubsidi di tahun mendatang.

“Kalau saat ini banyak petani yang tidak terdaftar di RDKK sering bilang pupuk langka. Ya bagaimana tidak langka, kalau mereka saja tidak tergabung di kelompok tani sehingga mereka tidak bisa menebus pupuk bersubsidi,” ungkap Maryanto.

Kepala Pekon Wonodadi Priyono dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa keluhan yang ditujukan ke Dinas Perhubungan terkait mobilitas dump truck pengangkut tanah galian yang melebihi tonase. Karena hal itu dianggap merugikan masyarakat sekitar dan pengguna jalan lainnya.

“Lama-lama jalan yang dilalui bisa rusak, kalau sudah rusak siapa yang akan merasakan dampaknya dan siapa yang akan bertanggung jawab. Sedangkan pengajuan perbaikan jalan tidak mudah dan belum tentu dalam lima tahun kedepan akan mendapatkan perbaikan jalan kembali,” ungkap Priyono.

Ia berharap, ada ketegasan dari pihak Dishub untuk menertibkan truck dengan muatan yang melebihi tonase dan membatasi mobilitas agar jalan tidak cepat rusak dan debu akibat tanah yang berjatuhan tidak mengganggu masyarakat.

“Kemudian kepada Dinas Perizinan, sebelum memberi izin lokasi galian tanah kepada pengusaha pikirkan dampak kepada masyarakat sekitar yang di lewati mobil pengangkut dan masyarakat sekitar galian, apakah akan merugikan masyarakat atau tidak,” beber dia.

Selain melayangkan pertanyaan ke Dinas Perhubungan, Priyono juga mengungkapkan bahwa pekonnya telah melakukan pengarsipan data-data pekerja migran Indonesia (PMI). Diketahui, jumlah PMI dari Pekon Wonodadi yang menjadi pahlawan devisa hanya berkisar 20 orang. “Saya gak mau itu, kalau warga pergi ke luar negeri tapi illegal. Maka dari itu ketika ada warga saya yang mau jadi PMI, saya minta agennya harus izin ke Pekon dulu,” pungkasnya.

Editor : (Redaksi)

Tinggalkan Balasan