PRINGSEWU – Ironi anggaran kembali mencuat di Kabupaten Pringsewu. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) mengalokasikan hampir Rp300 juta hanya untuk rapat sepanjang tahun 2025.
Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP mencatat, belanja tersebut terdiri dari Rp253.449.000 untuk makan-minum dan Rp42.000.000 untuk sewa gedung, dengan total Rp295.449.000.
Ironinya, salah satu agenda yang menelan biaya itu adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Hotel Regency pada Senin (15/9/2025). Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, dan diinisiasi oleh Dinas P3AP2KB.
“Kalau rapat bisa di aula pemda, kenapa harus sewa hotel? Bukankah pemerintah selalu bicara soal efisiensi?” ujar seorang warga Pringsewu yang enggan disebutkan namanya.
Jika dihitung, anggaran konsumsi Rp253 juta setara dengan lebih dari 3.000 porsi makanan bergizi dengan asumsi Rp80 ribu per porsi. Jumlah itu cukup untuk memberi asupan gizi bagi ribuan balita stunting yang masih jadi persoalan serius di Pringsewu.
Ironi makin terasa ketika kepala Dinas P3AP2KB, Eko Sumarmi, memilih bungkam saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait besarnya anggaran rapat tersebut.
Publik pun mendesak agar pemerintah daerah lebih bijak dalam penggunaan anggaran, terutama di tengah isu stunting dan keterbatasan fiskal daerah.
“Kalau bicara efisiensi hanya jadi jargon, masyarakat akan makin apatis. Apalagi yang dikorbankan adalah isu fundamental seperti gizi anak,” pungkas warga lainnya.(Tim)
