Oleh : Redaksi
Data terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, 5.914 orang keracunan akibat makanan berbasis gizi (MBG) hanya dalam sembilan bulan terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah alarm keras bahwa ada yang salah dengan tata kelola pangan yang mestinya menjamin kesehatan rakyat.
Ironis, program yang digembar-gemborkan sebagai solusi gizi justru berubah jadi ancaman. Bukan semata kesalahan dapur MBG, tetapi juga lemahnya pengawasan pemerintah.
Selama ini, sanksi bagi pelanggar SOP seringkali berhenti pada teguran administratif, tanpa tindak lanjut yang membuat jera. Maka tak heran, dapur nakal tetap beroperasi, dan masyarakat terus jadi korban.
Harus diakui, MBG sudah lama diperlakukan seperti proyek bisni, siapa dapat tender, siapa pegang distribusi, siapa untung. Dalam pusaran itu, keselamatan konsumen tersisih. Padahal, konsekuensinya nyata, anak-anak keracunan, pekerja jatuh sakit, keluarga menanggung derita.
BGN boleh saja mengeluarkan ultimatum, tapi publik berhak menagih bukti nyata. Apakah dapur MBG yang melanggar SOP akan benar-benar ditutup, Apakah izin usaha akan dicabut, Atau lagi-lagi hanya ancaman kosong tanpa ujung.
Opini ini menegaskan, pemerintah tidak boleh kompromi. Keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada kepentingan bisnis segelintir pihak. Jika pengawasan masih longgar, bila sanksi masih lunak, jangan salahkan publik bila menilai program MBG hanyalah proyek tanpa hati nurani.
MBG harus kembali ke ruhnya menjadi solusi gizi, bukan sumber penyakit. Dan itu hanya bisa tercapai bila pemerintah berani membersihkan dapur nakal, menutup celah korupsi, dan menegakkan aturan tanpa pandang bulu. (*)
