Oleh : Aprohan Saputra, M.Pd. (Ketua IWO Lampung) PENGUKUHAN pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kembali digelar di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Pemerintah memosisikan FPK sebagai wadah untuk memperkuat harmoni antarsuku, agama, ras, dan golongan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang keliru dengan tujuan tersebut. Indonesia memang lahir dari […]
Continue Reading
Oleh : Redaksi Belakangan ini ada fenomena yang cukup menggelitik dalam gaya sebagian pejabat birokrasi. Setiap kali berbicara, yang muncul pertama bukan gagasan, bukan solusi, bukan capaian kinerja, melainkan daftar identitas diri. PNS, pejabat, pengusaha, CEO. Seolah-olah publik harus lebih dulu dibuat kagum sebelum mendengar isi pembicaraan. Padahal dalam birokrasi, jabatan sejatinya adalah amanah untuk […]
Continue Reading
Integritas, Prestasi, dan Jejaring Global Dinilai Jadi Kebutuhan Utama Oleh Aprohan Saputra, M.Pd. Alumni Universitas Lampung PERGURUAN tinggi negeri di Provinsi Lampung tengah memasuki fase penting regenerasi kepemimpinan. Beberapa kampus negeri seperti UIN Raden Intan Lampung dan Institut Teknologi Sumatera menghadirkan kepemimpinan baru. Publik mulai menaruh harapan besar terhadap lahirnya figur-figur pemimpin yang tidak […]
Continue Reading
Oleh: Monica Monalisa Pringsewu : Setiap tanggal 8 Maret, jagat maya dan ruang publik riuh dengan ucapan Selamat Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day). Di Kabupaten Pringsewu pun setali tiga uang; seminar-seminar digelar, foto-foto dengan pose berdaya diunggah, dan janji-janji manis kesetaraan gender diapungkan. Namun, setelah riuh itu reda, pertanyaannya tetap sama: Sudahkah Pringsewu benar-benar […]
Continue Reading
Oleh : Redaksi Tanggamus – Tanggamus kembali menggelar seremoni. Drs. H. Moh. Saleh Asnawi berdiri di panggung peringatan HPSN dan HPN 2026, menggaungkan Gerakan Indonesia ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Tepuk tangan terdengar. Kamera menyala. Kata “resik” dan “indah” mengalun indah. Namun publik berhak bertanya, apakah Tanggamus sudah benar-benar resik, atau hanya resik dalam […]
Continue Reading
Oleh : Redaksi PRINGSEWU – Kabupaten Pringsewu, banjir bukan lagi bencana alam. Ia telah menjelma menjadi konsekuensi logis dari kelalaian struktural yang dipelihara dari tahun ke tahun. Setiap curah hujan meninggi, air meluap, jalan tergenang, aktivitas lumpuh. Polanya nyaris saklek dan ironisnya, pemerintah selalu berpura-pura terkejut. Pemkab Pringsewu tampaknya lebih piawai membuat narasi ketimbang membangun […]
Continue Reading
Oleh : Redaksi Pringsewu – Pelantikan sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Pringsewu pada Senin (29/12/25) menyisakan tanda tanya besar. Bukan soal siapa yang dilantik, melainkan dari mana mereka berasal. Fakta bahwa lima dari sepuluh pejabat eselon II diisi figur dari luar daerah bukan detail kecil, ini adalah sinyal politik birokrasi yang tak bisa […]
Continue Reading
Oleh : Redaksi Data terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, 5.914 orang keracunan akibat makanan berbasis gizi (MBG) hanya dalam sembilan bulan terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah alarm keras bahwa ada yang salah dengan tata kelola pangan yang mestinya menjamin kesehatan rakyat. Ironis, program yang digembar-gemborkan sebagai solusi gizi justru berubah jadi […]
Continue Reading
OPINI – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan pemerintah awalnya terdengar sebagai langkah mulia, memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Namun, realita di lapangan justru mengundang keprihatinan. Alih-alih menjadi solusi, MBG kini memunculkan masalah baru. Berbagai kasus penyimpangan penyaluran MBG telah mencuat di sejumlah daerah. Ada makanan yang tidak layak konsumsi, […]
Continue Reading
Pringsewu – Pengangkatan tenaga ahli oleh Bupati Pringsewu di tengah kondisi efisiensi anggaran menimbulkan tanda tanya besar. Di satu sisi, DPRD melalui Badan Anggaran secara tegas mengingatkan agar kebijakan tersebut ditinjau ulang, merujuk pada imbauan Kepala BKN tanggal 5 Februari 2025 yang menegaskan larangan pengangkatan tenaga ahli setelah pelantikan kepala daerah. Namun, di sisi lain, […]
Continue Reading