PRINGSEWU — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu, Imam Fatkuroji, hingga kini masih bungkam meskipun redaksi Gemalampung.com telah melayangkan konfirmasi resmi terkait tiga paket kegiatan jasa konsultasi senilai total Rp400 juta yang tercantum dalam RUP 2025.
Sikap diam Imam Fatkuroji ini justru memperkuat kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran di tubuh Bappeda. Padahal, ketiga paket tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena memiliki judul yang identik, nilai berbeda, serta seluruhnya menggunakan mekanisme pengadaan langsung.
Ketertutupan ini juga menunjukkan minimnya sikap kooperatif seorang pejabat publik dalam memberikan klarifikasi terhadap persoalan yang menyangkut penggunaan uang rakyat.
Sebagai lembaga perencana pembangunan, Bappeda semestinya menjadi contoh transparansi dan akuntabilitas, bukan justru menghindar dari pertanyaan publik.
Dalam konteks demokrasi dan kebebasan pers, media memiliki peran sebagai kontrol sosial. Sikap bungkam pejabat publik terhadap konfirmasi resmi media hanya akan menimbulkan persepsi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik proyek-proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Gemalampung.com belum juga menerima jawaban tertulis maupun lisan dari Kepala Bappeda Pringsewu terkait substansi tiga paket konsultasi dimaksud, siapa pelaksananya, serta bagaimana hasil kegiatan itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. (Redaksi)
