PRINGSEWU – Haruskah menunggu viral agar bantuan datang.
Pertanyaan itu mencuat setelah Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, mendatangi rumah keluarga Yuliarti Mentari, sehari setelah kisah kemiskinan mereka ramai diberitakan.
Kunjungan tersebut membawa bantuan dari Dinas Sosial dan Baznas. Namun di balik itu, publik justru menyoroti pola yang berulang, respons pemerintah baru terlihat setelah tekanan perhatian publik meningkat.
Padahal sebelumnya, pernyataan Wakil Bupati sempat menuai kritik karena membandingkan kondisi rumah warga sebagai dasar prioritas bantuan.
Kini, setelah sorotan meluas, langkah cepat pun dilakukan.
Lurah Pringsewu Barat, Tria Virgus Yudianada, menjelaskan bahwa kedatangan Wakil Bupati tidak hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga melakukan verifikasi data administrasi keluarga Yuliarti.
“Bu Wakil bersama jajaran memvalidasi kartu keluarga dulu, karena datanya masih di Bandar Lampung. Ada juga persoalan status yang belum ada surat cerai. Setelah data valid, baru diajukan untuk bantuan sesuai desil. Sementara bantuan saat ini dari Dinas Sosial dan Baznas,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Namun, fakta ini justru membuka persoalan yang lebih dalam.
Di satu sisi, keluarga Yuliarti hidup tanpa penghasilan akibat kepala keluarga sakit. Di sisi lain, bantuan formal terhambat oleh persoalan administrasi yang tak kunjung tuntas.
Situasi ini memperlihatkan celah serius dalam sistem bantuan sosial, warga yang paling membutuhkan justru tersaring oleh prosedur, sementara intervensi cepat baru terjadi setelah kasusnya viral.
Pertanyaannya, di mana peran pendataan aktif pemerintah.
Jika verifikasi baru dilakukan setelah sorotan publik, maka besar kemungkinan masih banyak keluarga lain yang mengalami kondisi serupa, namun belum terlihat karena belum viral.
Kunjungan Wakil Bupati memang memberi harapan sementara. Tetapi publik menilai, langkah ini belum cukup menjawab akar persoalan, lemahnya sistem deteksi dini dan ketergantungan pada eksposur media.
Kasus Yuliarti kini menjadi cermin.
Bahwa di balik data yang belum lengkap, ada perut yang tetap harus diisi.
Dan di balik prosedur yang panjang, ada warga yang tak punya waktu untuk menunggu. (Red)
