PRINGSEWU – Penyerahan Akta Cerai kepada pihak tergugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Pringsewu menyisakan tanda tanya serius. Pasalnya, kewajiban pembayaran nafkah yang secara tegas tercantum dalam amar putusan pengadilan diduga belum dipenuhi, tetapi Akta Cerai justru disebut telah diserahkan kepada mantan suami.
Perkara tersebut melibatkan TL binti SU sebagai penggugat dan RM bin SK sebagai tergugat.
Berdasarkan pengakuan TL kepada media ini, dirinya baru mengetahui bahwa mantan suaminya telah menerima Akta Cerai dari PA Pringsewu melalui informasi salah seorang temannya.
“Saya tahu dari teman bahwa mantan suamiku sudah terima Akta Cerai di bulan September 2026 kemarin,” ungkap TL, Jumat (20/11/2026).
Kabar tersebut sontak menimbulkan tanda tanya bagi TL. Sebab, hingga kini dirinya mengaku belum menerima pemenuhan kewajiban mantan suaminya sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan.
“Setahu saya dalam putusan Pengadilan Agama, Akta Cerai tergugat akan diserahkan setelah memenuhi kesepakatan perdamaian. Tapi sebaliknya, mantan suami saya sudah menerima Akta Cerainya,” ujarnya.
Namun, berdasarkan pengakuan penggugat, kewajiban tersebut belum dibayarkan. TL juga mengaku menerima surat pernyataan kesanggupan membayar dari pihak tergugat.
Lantas, apakah surat pernyataan kesanggupan membayar dapat menggantikan kewajiban pembayaran yang telah diperintahkan majelis hakim.
Untuk mengungkap persoalan tersebut, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Wakil Ketua PA Pringsewu, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H., didampingi Panitera Muda Hukum Taufik Hidayah dan Panitera M. Ismiyulista Dirna.
Dalam konfirmasi tersebut, awak media mempertanyakan secara langsung apakah Akta Cerai boleh diserahkan kepada pihak tergugat apabila kewajiban pembayaran sebagaimana amar putusan belum dipenuhi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Dodi secara tegas menjawab, “Tidak.”
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena justru menyentuh persoalan utama yang dipertanyakan penggugat, yakni mekanisme penyerahan Akta Cerai ketika kewajiban pembayaran belum diselesaikan.
Dodi kemudian menjelaskan bahwa terdapat situasi tertentu yang dapat diupayakan penyelesaiannya melalui komunikasi dan pendekatan kekeluargaan. Namun, ia menegaskan bahwa pemenuhan hak penggugat tetap menjadi tanggung jawab pengadilan.
“Yang kami pastikan penggugat akan dapat haknya. Itu saja. Itu pasti. Dan itu tanggung jawab pengadilan,” tegasnya.
Tak hanya itu, ketika awak media mempertanyakan langkah konkret apabila tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, Dodi menyebut mekanisme eksekusi sebagai jalan yang dapat ditempuh.
“Eksekusi. Kita akan eksekusi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Ada tahapan yang harus dilalui, salah satunya musyawarah terlebih dahulu.
“Eksekusi itu ada syaratnya, Pak, yaitu musyawarah dulu. Nah, itu nggak boleh kita skip,” jelasnya.
Ia juga menyinggung adanya ketentuan Mahkamah Agung terkait pemberian hak-hak perempuan pascaperceraian yang menurut penjelasannya masih berada dalam masa transisi penerapan pada periode 2024–2025.
Sementara itu, terkait informasi bahwa penggugat diarahkan untuk menagih sendiri kewajiban pembayaran kepada mantan suaminya, Dodi membantah pernyataan tersebut. Ia menegaskan pihak pengadilan tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang dikonfirmasi awak media.
Persoalan ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak PA Pringsewu.
Jika kewajiban pembayaran belum dipenuhi, apa dasar administrasi dan hukum yang digunakan sehingga Akta Cerai dapat diserahkan kepada tergugat.
Apakah surat pernyataan kesanggupan membayar dianggap cukup untuk memenuhi ketentuan amar putusan. Jika demikian, aturan atau kebijakan apa yang menjadi landasannya.
Sebab, terdapat perbedaan mendasar antara kesanggupan membayar dengan pembayaran yang benar-benar telah direalisasikan.
Jangan sampai kewajiban yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan justru kehilangan kepastian pelaksanaannya hanya karena adanya pernyataan kesanggupan dari pihak yang dibebani kewajiban.
Terlebih, persoalan ini menyangkut hak seorang perempuan dan anak yang telah mendapatkan pengakuan hukum melalui putusan pengadilan.
Pernyataan Wakil Ketua PA Pringsewu bahwa pengadilan bertanggung jawab memastikan penggugat memperoleh haknya kini menjadi komitmen yang patut ditunggu realisasinya.
Publik tidak hanya membutuhkan jaminan lisan bahwa hak penggugat akan dipenuhi. Lebih dari itu, diperlukan kejelasan mengenai mekanisme, tahapan, serta tindakan konkret pengadilan agar kewajiban yang telah diputuskan benar-benar terlaksana.
Sebab, putusan pengadilan bukan sekadar lembaran dokumen yang selesai dibacakan. Di baliknya ada hak perempuan, masa depan anak, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum.
Jika nomor perkara yang telah teregistrasi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka hal tersebut telah mencidrai sendi sendi hukum, sehingga berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang di jalan kan oleh Pengadilan Agama pringsewu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak tergugat belum memberikan keterangan mengenai pemenuhan kewajiban tersebut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

