[su_animate][su_animate][su_animate][su_label type=”important”]Gemalampung.com | Fakta,Akurat Dan Terpercaya[/su_label][/su_animate]
BANDARLAMPUNG | Isu 17 media massa di Lampung yang akan diSKkan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, yang digadang-gadang sebagai media partner Pemprov Lampung mendapat tanggapan miring dari Ketua DPD Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Lampung hengki Ahmad Jazuli.
Menurut Hengki, sah saja jika Pemprov Lampung memilih atau menentukan media massa termasuk wartawan sebagai partner dalam mempublikasikan program dan kegiatan di lingkungan pemprov.
Namun, kata Hengki, pemprov juga harus selektif dalam rekrutmen media massa dan harus mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Boleh saja, tapi pemprov juga harus selektif dan media yang tergabung harus memenuhi syarat ketentuan dewan pers,” tegasnya, saat ditemui di kantor DPD AWPI Lampung, Jumat (26/7/2019).
Ditegaskan Hengki, perusahaan media yang tergabung di pemprov harus sudah terverifikasi di dewan pers.
“Jangan asal rekrut, medianya terverifikasi tidak di dewan pers, begitu juga wartawan yang ditunjuk medianya harus memenuhi standar kompetensi wartawan dan sudah lulus uji kompetensi wartawan,” ungkapnya.
Jika pemprov tidak selektif dalam rekrutmen media, ini akan menjadi preseden buruk dunia pers khususnya di Lampung.
“Tidak memenuhi standar kompetensi akan menjadi preseden buruk bagi dunia pers di Lampung,” ujarnya.
Hengki juga mengimbau,kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rekrutmen media ini harus memberikan pemahaman ke pihak pemprov, jangan sampai ketidak pahaman pemprov dalam hal standar kompetensi wartawan justru akan merusak marwah pers.
“Saya himbau pihak-pihak yang terlibat dalam hal rekrutmen media dan mengerti harus memberikan pemahaman kepada pemprov agar tidak terjadi kekeliruan,” jelasnya.
Ditambahkan Hengki ” Saya minta kepada Plt Biro humas dan Protokol, Yudhi, untuk profesional dalam menyatukan jurnalis dan perusahaan media yang ada di bumi Lampung, sejak jaman reformasi sudah banyak sekali organisasi wartawan dan perusahaan media yang tumbuh berkembang di Negara ini, termasuk di Lampung, jangan sampai jurnalis dan organisasi wartawan terkota-kotak, pesan saya dengan yudhi, banyak wartawan yang sudah bersertifikasi dan organisasi wartawan dilampung ini, minta lah pendapat dengan mereka, apalagi ini menyangkut nama Gubernur Lampung, suka tidak suka dia sudah menjadi milik rakyat lampung, jika AWPI dalam hal ini siap memberikan masukan kepada pemprov dalam hal seleksi media partner, AWPI siap memberikan pemahaman ke pemprov,” tandasnya. (*)
