Praktisi Hukum : APIP Boleh dan Harus Perluas Pemeriksaan Jika Ada Indikasi Penyimpangan Lain Pringsewu – Proses tindak lanjut laporan dugaan korupsi dana desa di Pekon Gumukmas, Kecamatan Pagelaran Utara, disebut tidak bisa meluas terhadap objek kegiatan lain di luar yang diadukan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kasi Intelijen Kejari Pringsewu, I Kadek Dwi Ariatmaja, […]
Continue Reading
PRINGSEWU – Pemeriksaan dugaan korupsi Dana Desa Tahun 2024 di Pekon Gumukmas, Kecamatan Pagelaran, mulai menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, hingga kini hasil audit dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Pringsewu tak juga diumumkan secara terbuka ke publik. Plt. Inspektur Inspektorat Pringsewu, Yanuar Haryanto, saat dikonfirmasi terkait perkembangan pemeriksaan, mengaku bahwa Laporan […]
Continue Reading
PRINGSEWU — Sebanyak empat mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sebagai peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pringsewu Lampung secara resmi diserahkan ke lokasi PPL oleh dosen pembimbing Dr. Muhammad Idris, M.Pd.I. Acara penyerahan mahasiswa PPL diterima langsung oleh Kepala MI Yasmida Ambarawa Dadang Antoni, S.Pd yang berlangsung di […]
Continue Reading
Pringsewu — Sultan Sekala Brak Kepaksian Pernong, Brigjen Pol (Purn) Edward Syah Pernong, meresmikan Rumah Adat Banjakh Batin di Kabupaten Pringsewu. Peresmian tersebut menjadi momen bersejarah yang sarat makna persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya di Bumi Jejama Secancanan. Dalam sambutannya, Sultan Edward mengaku bangga dan terharu, karena rumah adat ini dibangun oleh seorang kepala […]
Continue Reading
PRINGSEWU – Jabatan anggota DPRD tampaknya benar-benar “istimewa”. Selain gaji dan tunjangan berlimpah, pakaian pun masih ditanggung dari uang rakyat. Di Kabupaten Pringsewu, anggaran untuk pengadaan pakaian dan pin keanggotaan bagi 40 anggota dewan tahun 2025 mencapai lebih dari Rp483 juta. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu 2025, pengadaan tersebut mencakup […]
Continue Reading
PRINGSEWU — Sikap bungkam pejabat Sekretariat DPRD Pringsewu semakin mempertebal kecurigaan publik. Meski permohonan konfirmasi resmi telah dilayangkan, Sekretaris DPRD Pringsewu, Akhmad Fadoli, tidak memberikan tanggapan apa pun terkait dua pos anggaran yang kini tengah disorot, belanja konsumsi pimpinan dewan dan pemeliharaan gedung kantor DPRD. Tak hanya Sekwan, Enda Faksi Jaya, Kabag Umum dan Keuangan […]
Continue Reading PRINGSEWU — Dugaan alih fungsi lahan pertanian produktif di Pekon Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Pringsewu. Dalam waktu dekat, komisi yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup itu akan menggelar hearing bersama sejumlah instansi teknis terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Rusmanto, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pringsewu, saat dikonfirmasi pada Kamis […]
Continue Reading
PRINGSEWU — Dugaan alih fungsi lahan produktif kembali mencuat di Kabupaten Pringsewu. Kali ini, lahan yang masuk dalam zona hijau pertanian di Pekon Ambarawa, tepatnya di kawasan sekitar Gunung Kancil, diduga telah berubah menjadi tanah kaplingan untuk permukiman. Informasi yang dihimpun redaksi menyebut, lahan tersebut sebelumnya merupakan tanah sawah aktif milik warga. Namun kini kondisinya […]
Continue Reading
PRINGSEWU – Setelah publik ramai mengkritik anggaran konsumsi pimpinan DPRD yang mencapai Rp229 juta, kini sorotan beralih ke pos belanja pemeliharaan gedung kantor DPRD. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu mengalokasikan dana Rp197.319.559 untuk kegiatan tersebut. Paket dengan nama “Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor” itu bersumber dari APBD 2025, menggunakan […]
Continue Reading
PRINGSEWU — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu, Imam Fatkuroji, hingga kini masih bungkam meskipun redaksi Gemalampung.com telah melayangkan konfirmasi resmi terkait tiga paket kegiatan jasa konsultasi senilai total Rp400 juta yang tercantum dalam RUP 2025. Sikap diam Imam Fatkuroji ini justru memperkuat kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran di tubuh Bappeda. Padahal, ketiga […]
Continue Reading