PRINGSEWU – Jika membaca Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu tahun 2025, publik akan dibuat tercengang. Mobil dinas lebih mahal daripada petani.
Belanja pemeliharaan kendaraan dinas pribadi pejabat dipatok Rp168,24 juta. Bandingkan dengan anggaran obat-obatan pertanian yang cuma Rp30 juta. Inikah wajah pertanian yang katanya “pro-petani”.
Lebih ironis lagi, kendaraan dinas yang sudah dianggarkan biaya pemeliharaan, masih juga diberi asuransi Rp13 juta. Artinya, pejabat dijamin dua lapis. Petani cukup berdoa ketika hama menyerang sawah.
Sementara program untuk masyarakat hanya menjadi pelengkap. Paket barang untuk diserahkan kepada masyarakat memang ada, nilainya Rp99,75 juta, tetapi tanpa detail apa barangnya, siapa penerimanya, dan bagaimana mekanisme distribusinya. Transparansinya Nol besar.
Sebaliknya, fasilitas birokrasi justru ditumpuk, makan-minum rapat Rp57 juta, Langganan koran/majalah Rp25 juta, serta Belanja pajak dan retribusi Rp21,5 juta.
Bahkan kebutuhan receh seperti kertas Rp650 ribu, cover Rp1,44 juta, hingga komputer Rp200 ribu dipaksakan lewat skema e-purchasing. Pola ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik pemecahan paket agar tetap bisa masuk sistem, meski seharusnya cukup lewat belanja rutin.
“Jelas-jelas terlihat, anggaran lebih berpihak pada kenyamanan pejabat daripada penderitaan petani. Mobil dinas, rapat, dan koran diprioritaskan, sementara kebutuhan petani ditaruh di sisa,” sindir Adi, warga Pringsewu.
Ironinya, kondisi di lapangan sangat berbeda. Petani di Pringsewu masih bergulat dengan harga gabah yang jatuh, sulitnya pupuk bersubsidi, dan minimnya bantuan peralatan. Namun, anggaran daerah justru habis untuk memanjakan kursi empuk pejabat Dinas Pertanian.
Hingga kini, Dinas Pertanian belum memberikan jawaban resmi, meskipun sudah di konfirmasi melalui Sekretaris Dinas.
Publik menunggu, apakah mereka berani menjelaskan, atau memilih diam di balik fasilitas mewah yang dibayar dari uang rakyat.
