Oleh : Redaksi
PRINGSEWU – Kabupaten Pringsewu, banjir bukan lagi bencana alam. Ia telah menjelma menjadi konsekuensi logis dari kelalaian struktural yang dipelihara dari tahun ke tahun. Setiap curah hujan meninggi, air meluap, jalan tergenang, aktivitas lumpuh. Polanya nyaris saklek dan ironisnya, pemerintah selalu berpura-pura terkejut.
Pemkab Pringsewu tampaknya lebih piawai membuat narasi ketimbang membangun solusi. Saat hujan turun, yang bergerak cepat bukan alat berat atau perbaikan drainase, melainkan kamera dan rilis seremonial. Pejabat turun ke lokasi bukan untuk menyelesaikan akar masalah, melainkan mengamankan citra sebelum air surut.
Padahal publik tahu persis: drainase sempit, saluran tersumbat, tata ruang semrawut, dan pengawasan nyaris nihil. Ini bukan sekadar persoalan teknis ini potret kegagalan tata kelola. Lebih menyedihkan lagi, kegagalan ini seolah diterima sebagai takdir, bukan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.
Yang patut dipertanyakan, ke mana anggaran infrastruktur selama ini mengalir? Mengapa titik banjir selalu itu-itu saja? Mengapa setiap tahun hanya janji evaluasi yang mengalir deras, sementara air hujan tetap menjadi musuh utama warga?
Jika hujan adalah alasan, maka semua daerah bercurah hujan tinggi seharusnya tenggelam. Faktanya tidak. Yang tenggelam di Pringsewu bukan hanya jalan dan permukiman, tapi akal sehat dalam perencanaan pembangunan.
Masyarakat sudah terlalu sering dijadikan korban dari ketidakseriusan yang dibungkus dengan kata “koordinasi”. Banjir tak lagi membawa air semata, tapi juga rasa muak. Karena setiap genangan adalah bukti bahwa pemerintah daerah gagal belajar dari masalah yang sama.
Jika setiap hujan selalu berujung banjir, maka ini bukan lagi persoalan cuaca. Ini alarm keras bahwa Pringsewu dikelola tanpa rasa tanggung jawab jangka panjang. Dan selama Pemkab masih sibuk menyelamatkan wajah, bukan menyelamatkan wilayah, banjir akan tetap setia datang tepat waktu, setiap hujan tiba. (*)
