PRINGSEWU — Dugaan praktik pemotongan dana sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu mulai memasuki babak serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu turun langsung melakukan penggeledahan di kantor Kemenag setempat, Selasa (10/11/2026), guna memburu alat bukti terkait dugaan praktik yang menyeret hak para tenaga pendidik tersebut.
Penggeledahan ini menjadi sinyal bahwa laporan masyarakat mengenai dugaan pemotongan dana sertifikasi guru tidak sekadar berhenti di meja pengaduan. Korps Adhyaksa kini melakukan langkah konkret dengan menyisir sejumlah ruangan di lingkungan kantor Kemenag Pringsewu.
Tim penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pringsewu, M. Fadil Paramajeng, didampingi Kasi Intelijen Annas Huda Sofianuddin.
Kasi Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda Sofianuddin, menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait dugaan pemotongan dana sertifikasi guru di bawah naungan Kemenag Pringsewu.
“Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan barang bukti terkait dugaan pemotongan sertifikasi guru,” ujar Annas kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Menurut Annas, dugaan tersebut berkaitan dengan penyaluran dana sertifikasi guru pada sejumlah jenjang pendidikan keagamaan, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
Langkah penggeledahan itu merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima Kejari Pringsewu. Artinya, ada informasi dan pengaduan yang kini tengah didalami penyidik untuk mengungkap apakah benar terjadi pemotongan dana yang seharusnya menjadi hak para guru.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tim penyidik Kejari Pringsewu terlihat melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan kantor Kemenag. Salah satu ruangan yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah Seksi Pendidikan Madrasah (Pendis).
Pemeriksaan terhadap ruangan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan urusan administrasi dan pengelolaan pendidikan madrasah.
Penyidik diduga tengah menelusuri dokumen maupun administrasi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara. Namun, jenis dan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan belum disampaikan secara resmi.
Di tengah penggeledahan tersebut, pertanyaan mengenai besaran dana yang diduga dipotong dan potensi kerugian negara masih belum terjawab.
Annas menyatakan pihaknya belum dapat menyampaikan angka pasti karena proses pengumpulan serta pendalaman alat bukti masih berlangsung.
“Untuk total kerugiannya, saat ini belum bisa kami sampaikan. Namun, perkembangan dan hasil selanjutnya akan kami informasikan kepada rekan-rekan media,” jelasnya.
Belum adanya angka kerugian tidak mengurangi pentingnya pengusutan perkara ini. Sebab, dana sertifikasi merupakan hak guru yang harus disalurkan sesuai ketentuan. Jika terbukti terjadi pemotongan tanpa dasar hukum, praktik tersebut bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai hak tenaga pendidik.
Kini, publik menunggu sejauh mana penyidik Kejari Pringsewu mengungkap dugaan tersebut. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pemotongan dilakukan, berapa besar dana yang diduga dipotong, serta ke mana aliran dana tersebut bermuara.
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui proses hukum yang transparan dan profesional.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejari Pringsewu masih melakukan pengumpulan dan pendalaman alat bukti. Penanganan perkara ini pun perlu dikawal hingga terang, agar dugaan pemotongan hak guru tidak berhenti sebatas penggeledahan dan menjadi perkara yang tidak jelas ujungnya.
