Pringsewu – Pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, Kamis (12/3/2026). Forum yang setiap tahun disebut sebagai ruang strategis merumuskan arah pembangunan daerah itu kembali dipenuhi paparan program, target pembangunan, serta janji peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun di balik agenda resmi tersebut, Musrenbang kali ini juga diiringi pertanyaan publik: sejauh mana hasil forum serupa di tahun-tahun sebelumnya benar-benar terealisasi di lapangan.
Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Ia menyebut forum ini menjadi wadah menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari tingkat pekon, kecamatan hingga kabupaten agar program yang dirumuskan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Namun kritik yang berkembang di masyarakat menyebut Musrenbang kerap berakhir sebagai forum seremonial tahunan yang sarat pidato dan paparan program, sementara sejumlah persoalan mendasar di lapangan masih belum tersentuh secara maksimal.
Mulai dari kondisi infrastruktur di beberapa wilayah yang dinilai belum merata, pelayanan publik yang masih dikeluhkan warga, hingga efektivitas sejumlah program pemerintah daerah yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam pidatonya, Riyanto juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat.
“Pembangunan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kualitas SDM serta pembangunan infrastruktur yang merata,” ujarnya.
Musrenbang tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, Ketua DPRD Pringsewu Suherman, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat hingga perwakilan unsur masyarakat.
Forum ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai tantangan terbesar bukan pada perencanaan di atas kertas, melainkan pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. Sebab, tidak sedikit usulan masyarakat yang masuk dalam Musrenbang setiap tahun, namun realisasinya sering kali memakan waktu lama atau bahkan menguap tanpa kejelasan.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan sejumlah prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Para peserta Musrenbang juga diberikan kesempatan menyampaikan masukan serta usulan program.
Namun bagi masyarakat, ukuran keberhasilan Musrenbang bukan pada banyaknya usulan yang disampaikan dalam forum rapat, melainkan pada keberanian pemerintah daerah mengeksekusi program secara nyata dan transparan.
Tanpa realisasi yang jelas, Musrenbang dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas tahunan yang ramai di ruang rapat, tetapi sunyi hasil di tengah masyarakat. (Redaksi)
