Satgas Siap Monev Limbah SPPG Sukanegara, Dugaan Campur Tangan Oknum DPRD Dipertanyakan

BERITA TERKINI Daerah LAMPUNG Tanggamus

TANGGAMUS – Dugaan pencemaran lingkungan oleh limbah cair Dapur MBG SPPG Sukanegara, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, semakin menguat. Namun hingga kini, pihak penanggung jawab justru memilih bungkam.

Habizar Ghazali selaku SPPI Dapur MBG Sukanegara tidak memberikan tanggapan sedikit pun saat dikonfirmasi terkait dugaan pembuangan limbah cair ke saluran irigasi dan areal persawahan warga. Pesan konfirmasi resmi yang dilayangkan melalui WhatsApp pun tak mendapat respons.

Sikap diam ini memunculkan pertanyaan publik. Di tengah keresahan warga akibat bau menyengat dan dugaan pencemaran, transparansi pengelola justru tak terlihat.

Sementara itu, David yang mewakili Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Tanggamus menyatakan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Tanggamus selaku Ketua Satgas.

“Informasi sudah kami laporkan ke Sekda selaku Ketua Satgas,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).

Ia menegaskan, tim Satgas MBG akan segera turun langsung ke lokasi dapur di Sukanegara guna melakukan monitoring dan evaluasi.

“Tim Satgas akan turun monev langsung ke lapangan, direncanakan hari Rabu besok,” tambahnya.

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan apakah pengelolaan limbah telah sesuai dengan standar lingkungan hidup atau justru terjadi pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.

Di sisi lain, beredar informasi bahwa operasional Dapur MBG Sukanegara diduga melibatkan salah satu oknum anggota DPRD Tanggamus. Jika kabar tersebut benar, publik patut mempertanyakan batas kewenangan dan potensi konflik kepentingan.

Apakah keterlibatan anggota legislatif dalam pengelolaan program MBG dibenarkan secara aturan. Apakah ada mekanisme pengawasan untuk mencegah tumpang tindih kepentingan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan program.

Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat jangan sampai tercoreng oleh dugaan pencemaran lingkungan dan persoalan tata kelola. Kini publik menunggu jawaban, bukan sekadar janji monitoring. (Tim)