Tanggamus — Tim Satuan Tugas Program Makanan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Tanggamus akhirnya turun tangan menindaklanjuti keluhan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Generasi Emas (Cagermas 2) yang berlokasi di Pekon Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang.
Sidak dilakukan pada Jumat (7/11/2025) dan menghasilkan sejumlah temuan penting.
Anggota Tim Satgas MBG, David, menyebut bahwa dapur Sinar Betung belum memenuhi standar pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
“Di dapur Sinar Betung ini memang ada banyak kekurangan, terutama pada sarana pengelolaan limbah. Limbahnya belum standar, dan itu sudah kami rekomendasikan agar segera diperbaiki,” ujarnya kepada Gemalampung usai pemeriksaan lapangan.
Selain masalah limbah, Satgas juga menemukan fakta bahwa sejumlah dokumen perizinan penting belum terpenuhi. Beberapa izin yang semestinya wajib dimiliki oleh pengelola dapur, seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Air Limbah (SLAS), diketahui masih dalam proses pengurusan.
“Perizinan dari mulai SPPL, kemudian PBG, hingga SLAS itu belum terpenuhi karena mereka baru beroperasi. Jadi rekomendasi kami sudah jelas agar pihak SPPG segera menindaklanjuti kekurangan tersebut,” tegas David.
Satgas MBG juga menekankan agar pengelola dapur memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanggamus. Hal ini penting agar pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.
“Program ini bertujuan mulia untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tapi harus dipastikan juga ramah lingkungan dan sesuai aturan hukum,” tutupnya.
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan teknis program MBG di lapangan masih jauh dari kata ideal. Satgas MBG menegaskan akan memantau tindak lanjut dari pengelola dapur Cagermas 2 dan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bila rekomendasi perbaikan tidak segera dilakukan. (Tim/Redaksi)
