TANGGAMUS – Polemik dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam persoalan limbah Dapur MBG SPPG Sukanegara, Kecamatan Bulok, kian melebar. Sorotan publik tak lagi hanya pada dugaan pencemaran, tetapi juga pada kemungkinan konflik kepentingan di balik operasional dapur tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanggamus, Irwandi Suralaga, akhirnya angkat bicara. Politisi yang juga menjabat Ketua DPC PKB Tanggamus itu menegaskan, persoalan limbah tidak boleh dianggap sepele dan harus dikelola sesuai aturan lingkungan hidup.
“Limbah harus dikelola dengan baik. Dewan tidak boleh back up yang salah. Ada Satgas MBG, pasti turun cek lapangan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Selasa (17/2/26).
Pernyataan ini menjadi penegasan penting di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan EY, oknum anggota DPRD yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan lokasi dapur. Irwandi menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran atau konflik kepentingan, pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Kalau salah nanti kita panggil, untuk dimintai klarifikasi,” tambahnya.
Namun publik tentu menunggu lebih dari sekadar pernyataan normatif. Ujian sesungguhnya adalah konsistensi antara ucapan dan tindakan. Apakah benar tidak ada perlindungan politik. Apakah mekanisme pengawasan internal DPRD akan berjalan transparan.
Kasus ini telah berkembang dari isu teknis pengelolaan limbah menjadi persoalan etika dan integritas jabatan publik. Jika benar ada keterlibatan anggota legislatif dalam operasional dapur program pemerintah, maka potensi tumpang tindih peran antara fungsi pengawasan dan kepentingan pribadi tak bisa diabaikan.
Satgas MBG dijadwalkan turun melakukan monitoring dan evaluasi. Hasilnya akan menjadi titik krusial, apakah dugaan pencemaran terbukti atau tidak, dan apakah ada pelanggaran tata kelola.
Kini publik menunggu langkah nyata. Bukan hanya monev di lapangan, tetapi juga keberanian membersihkan persoalan hingga tuntas. (Redaksi)
