Pringsewu – Seminar Nasional bertajuk “How To Be A Great Teacher” di GOR Pringsewu yang semestinya menjadi ruang peningkatan kapasitas guru justru menuai kritik. Selain adanya pungutan biaya, kegiatan ini juga disorot karena minimnya fasilitas bagi peserta.
Acara kolaborasi DPW Teacher Preneur Nusantara Provinsi Lampung dan KNPI Kabupaten Pringsewu ini dihadiri sejumlah pejabat daerah. Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas membuka langsung kegiatan tersebut, bersama jajaran pejabat lainnya dan tokoh nasional, pada Kamis (2/4/26) kemarin.
Namun di balik seremoni, keluhan peserta mencuat. Sejumlah guru, termasuk honorer, mengaku diwajibkan membayar Rp20.000 sebelum diperbolehkan masuk ke ruang seminar.
“Waktu mau masuk, kami diminta bayar 20 ribu dulu. Setelah itu baru dikasih pin,” ungkap salah satu peserta, Sabtu (4/4/2026).
Keluhan tak berhenti di situ. Peserta juga menyoroti tidak adanya fasilitas konsumsi dalam kegiatan yang diklaim berskala nasional tersebut.
“Jangankan snack, air mineral saja tidak ada,” keluhnya.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPW Teacher Preneur Nusantara Provinsi Lampung, Elpasari, membenarkan adanya pungutan tersebut. Ia menegaskan bahwa biaya Rp20.000 merupakan kewajiban peserta untuk mendapatkan merchandise berupa pin.
“Memang peserta itu diwajibkan. Merchandise itu standar dari kegiatan seminar kami,” ujarnya.
Elpasari juga menyebut, kewajiban tersebut telah disampaikan sebelumnya kepada peserta melalui grup komunikasi.
“Sudah diumumkan di grup. Jadi peserta sudah tahu,” tambahnya.
Terkait fasilitas, panitia secara terbuka mengakui bahwa kegiatan tersebut memang tidak menyediakan konsumsi bagi peserta.
“Acara kami memang tidak ada snack. Itu sudah kami sampaikan juga sebelumnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, panitia menyatakan bahwa kegiatan tersebut bersifat independen tanpa dukungan sponsor. Sumber pembiayaan disebut berasal dari internal komunitas serta kontribusi peserta.
“Kami ini komunitas independen, tidak ada sponsor. Pembiayaan dari kami sendiri,” kata Elpasari.
Namun, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan lanjutan. Saat ditanya terkait total anggaran kegiatan, pihak panitia justru mengaku tidak memiliki rincian pasti.
“Saya tidak pernah menotalkan keseluruhan biaya,” ujarnya.
Kegiatan ini juga disebut melibatkan kolaborasi dengan sejumlah pihak di daerah, termasuk organisasi kepemudaan. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan terkait bentuk kontribusi maupun keterlibatan pemerintah daerah dalam pembiayaan maupun pengawasan kegiatan tersebut.
Situasi ini memunculkan kritik bahwa kegiatan yang menyasar peningkatan kualitas guru justru terkesan abai terhadap transparansi dan sensitivitas sosial, khususnya terhadap guru yang menjadi peserta. (Redaksi)
