BANDAR LAMPUNG – Dugaan maladministrasi dan potensi praktik penyalahgunaan anggaran kembali mencoreng citra salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni diduga meminta kwitansi kosong lengkap dengan tanda tangan, materai, dan cap lembaga dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung dalam pengajuan bantuan kegiatan milad ke-13 IWO. Permintaan itu disampaikan […]
Continue Reading
PRINGSEWU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu akhirnya angkat bicara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam temuan itu, BPK menyoroti kelemahan serius pengelolaan aset senilai puluhan miliar rupiah. Kepala BPKAD Pringsewu, Olpin Putra, S.H., M.H., mengakui adanya sejumlah catatan dari auditor negara. Meski […]
Continue Reading
Tanggamus – Skandal perjalanan dinas di Kabupaten Tanggamus semakin terang benderang. Inspektorat Kabupaten Tanggamus, lembaga yang seharusnya jadi pengawas, mengakui menerima kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp463,5 juta. Pengakuan itu disampaikan Sekretaris Inspektorat, Gustam Apriansyah, menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemkab Tanggamus Tahun 2024. “Benar, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK […]
Continue Reading
Pesawaran – Skandal salah kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Pesawaran. Kali ini, SMP Negeri 7 Pesawaran terbukti menyelewengkan dana senilai Rp26,2 juta berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan bahwa dana tersebut dicatat sebagai belanja, namun tidak sesuai kondisi senyatanya. Nota pembelian barang dan jasa […]
Continue Reading
Pesawaran – Praktik manipulasi dana pendidikan diduga terjadi di SMP Negeri 14 Pesawaran. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menguak indikasi mark-up dan penggunaan nota fiktif dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan penggunaan dana sebesar Rp61,5 juta tidak sesuai aturan. Yang paling mencolok, Rp39,4 juta harus dikembalikan ke […]
Continue Reading
Tanggamus – Kasus kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas di Pemerintah Kabupaten Tanggamus tahun 2024 menyeret Sekretariat Daerah sebagai penerima terbesar. Dari total temuan Rp1,05 miliar, Setda tercatat menghabiskan hingga Rp821 juta lebih dari dua pos sekaligus, biaya transportasi dan perjalanan dinas reguler. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya pembayaran transportasi antar kota/kabupaten dalam […]
Continue Reading
Lampung Selatan – Tim gabungan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni bersama BKSDA Lampung, Karantina Lampung, dan Jaringan Satwa Indonesia (JSI) menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor burung liar di area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni, Jumat (12/9/2025) malam. Kapolsek KSKP Bakauheni, AKP Edy Saputro, mengatakan petugas mencurigai sebuah Toyota HiAce nopol DK 7916 AH yang […]
Continue Reading
Tanggamus – Sebuah fakta yang mengejutkan sekaligus memalukan menyeruak dari laporan perjalanan dinas Pemkab Tanggamus tahun 2024. Inspektorat Kabupaten Tanggamus, lembaga yang seharusnya jadi pengawas keuangan daerah, ternyata justru ikut menikmati kelebihan pembayaran perjalanan dinas hingga Rp463,5 juta. Temuan ini memunculkan pertanyaan besar: jika pengawas internal saja ikut “menyantap kue anggaran,” siapa lagi yang bisa […]
Continue Reading
Pringsewu – Alih-alih menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak, pembangunan 15 paket gedung sekolah di Kabupaten Pringsewu justru meninggalkan jejak masalah. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kekurangan volume pekerjaan dan spesifikasi teknis yang tidak sesuai kontrak senilai Rp248,69 juta. Temuan ini mengejutkan karena seluruh proyek senilai Rp9,11 miliar tersebut sudah dinyatakan selesai 100 […]
Continue Reading
PRINGSEWU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan fakta mencengangkan terkait pengelolaan aset di Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Meski sudah diwajibkan sejak tahun anggaran 2022, Pemkab hingga kini belum menerapkan akuntansi Properti Investasi (PI) sesuai standar PSAP Nomor 17. Padahal, terdapat tanah serta gedung dan bangunan yang dibangun untuk disewakan dengan nilai mencapai Rp25,57 miliar, yang seharusnya […]
Continue Reading