Tanggamus – Sejumlah warga Pekon Kali Bening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, mengeluhkan minimnya transparansi dalam pengelolaan dan pembelanjaan Dana Desa. Warga bahkan menduga kuat adanya praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya laporan masyarakat kepada Badan Himpunan Pemekonan (BHP) beberapa waktu lalu. Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, laporan itu telah ditindaklanjuti melalui forum pertemuan antara pemerintah pekon dan warga pada pertengahan Februari 2026 di balai pekon.
“Namun dalam forum itu, penjelasan kepala pekon tidak menyentuh akar persoalan. Warga justru semakin kecewa,” ujar sumber tersebut.
Sejumlah persoalan pun mencuat. Warga mempertanyakan pembentukan hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak transparan. Bahkan, muncul dugaan bahwa pengelolaan BUMDes dikendalikan langsung oleh kepala pekon.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti anggaran kegiatan Karang Taruna serta dana karnaval perayaan HUT RI yang diduga mengalami mark-up. Dugaan lain yang tak kalah serius adalah anggaran untuk PAUD/TK yang disebut-sebut fiktif.
Kepala PAUD/TK Nurul Iman, Ema, mengaku tidak pernah menerima bantuan dari pihak pekon, meskipun dalam anggaran Dana Desa Tahun 2025 tercatat alokasi sebesar Rp58 juta.
“Saya berani disumpah, sekolah kami tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pekon, apalagi sampai Rp58 juta seperti yang disebutkan,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Ketua BUMDes, Kholifah, mengungkapkan pengalaman yang menurutnya janggal. Ia mengaku sempat diajak mencairkan dana lebih dari Rp100 juta di bank bersama Sekretaris Desa.
“Uang itu langsung saya serahkan ke Sekdes, lalu ke kepala pekon. Saya tidak tahu penggunaannya. Setelah itu saya mengundurkan diri,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Pekon Kali Bening, Eko Wibowo, tidak sepenuhnya membantah berbagai persoalan yang disampaikan warga. Ia menyebut bahwa kondisi tersebut terjadi karena pengurus BUMDes mengundurkan diri di tengah proses pencairan anggaran.
“Karena pengurus mundur, saya inisiatif meminta Sekdes dan bendahara merealisasikan anggaran sesuai RAB, dengan mencontoh BUMDes Pekon Sinar Semendo yang bergerak di budidaya ikan lele,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari total anggaran BUMDes sebesar Rp195 juta, masih tersisa sekitar Rp90 juta di rekening yang belum digunakan.
Terkait anggaran Rp58 juta untuk PAUD/TK, Eko mengakui adanya pergeseran penggunaan dana.
“Anggaran itu memang ada, tapi kami alokasikan untuk insentif Linmas, kaum, dan lainnya,” katanya.
Eko juga menyebut bahwa persoalan ini telah dibahas bersama pihak kecamatan dan Inspektorat. Ia mengaku siap bertanggung jawab apabila ditemukan adanya kerugian negara.
“Kalau memang ada temuan, saya siap mengembalikan,” tegasnya.
Warga berharap Inspektorat Kabupaten Tanggamus segera melakukan audit menyeluruh dan tidak tinggal diam. Mereka menilai, pengawasan ketat diperlukan agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru disalahgunakan oleh oknum tertentu. (Subhan)
