PRINGSEWU — Dugaan praktik pengumpulan atau setoran dana yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan SMP Negeri Kabupaten Pringsewu mencuat.
Seorang kepala sekolah mengaku telah menyetorkan sejumlah uang yang dihitung berdasarkan jumlah siswa kepada pihak yang disebut dikoordinir oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, Syahroni.
Berdasarkan pengakuan salah seorang kepala SMP Negeri, setoran tersebut mencapai Rp16.000 per siswa pada pencairan dana BOS semester pertama.
Ironisnya, nominal setoran itu disebut mengalami penurunan setelah adanya pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu. Pada pencairan dana BOS semester kedua, besaran yang disetorkan turun menjadi sekitar Rp12.500 per siswa.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Sebab, dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pendidikan, bukan dana yang bebas dikumpulkan atau dialihkan tanpa dasar ketentuan yang jelas.
“Ada setoran, kami itu setor pada semester satu Rp16 ribu per siswa. Setelah dipanggil Inspektorat, semester duanya turun menjadi Rp12 ribu,” ungkap sumber tersebut.
Jika pengakuan ini benar, besaran setoran yang dihitung berdasarkan jumlah siswa tentu bukan persoalan sepele. Semakin banyak jumlah siswa, semakin besar pula dana yang harus dikeluarkan sekolah.
Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti berapa jumlah sekolah yang terlibat, total dana yang terkumpul, siapa penerima akhir uang tersebut, serta untuk kepentingan apa dana itu dihimpun.
Saat dikonfirmasi terkait pengakuan kepala sekolah tersebut, Ketua MKKS SMP Kabupaten Pringsewu, Syahroni, membantah adanya setoran sebagaimana yang disampaikan narasumber.
“Gak ada bang, mending kita obrolkan hal lain saja,” tepis Syahroni.
Pernyataan singkat tersebut belum menjelaskan lebih jauh apakah MKKS pernah mengoordinasikan pengumpulan dana dari sekolah-sekolah, termasuk kemungkinan adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan kepada masing-masing satuan pendidikan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, Eko Kusmiran, juga membantah adanya setoran dana BOS. Ia meminta agar persoalan tersebut terlebih dahulu diklarifikasi kepada pihak MKKS.
“Nggak ada setoran dana BOS om. Diklarifikasi dulu ke MKKS. Jangan langsung nuduh setoran. Siapa tahu mereka memang ada kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai secara bersama-sama. Yang jelas memang nggak ada setoran-setoran dana BOS, apalagi ke dinas,” bantah Eko. Selasa (10/11/26).
Pernyataan Eko tersebut sekaligus menegaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan membantah adanya aliran setoran dana BOS ke instansinya. Meski demikian, alasan mengenai kemungkinan pembiayaan kegiatan bersama masih perlu diperjelas, terutama terkait mekanisme pengumpulan, sumber pembiayaan, dasar hukum, serta pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.
Munculnya pengakuan mengenai perubahan nominal setoran setelah pemeriksaan Inspektorat menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Apakah pemeriksaan tersebut memang berkaitan dengan dugaan pengumpulan dana dari sekolah? Ataukah terdapat persoalan lain yang menyebabkan nominal setoran berubah.
Pertanyaan ini membutuhkan penjelasan terbuka dari Inspektorat Kabupaten Pringsewu.
Inspektorat juga perlu menelusuri apakah terdapat aliran uang dari rekening atau kas sekolah, bagaimana pencatatannya dalam laporan pertanggungjawaban BOS, siapa pihak yang menerima dana, serta apakah pengeluaran tersebut memiliki dasar dan bukti pertanggungjawaban yang sah.
Sebab, apabila dana BOS benar-benar dipungut secara terkoordinasi tanpa dasar penggunaan yang dibenarkan, persoalannya bukan lagi sebatas urusan iuran antarsekolah. Hal itu menyangkut tata kelola anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara.
Publik tentu berhak mengetahui apakah uang yang seharusnya menopang kebutuhan pendidikan justru dibebani pengeluaran lain yang mekanisme dan pertanggungjawabannya belum terang.
Hingga berita ini diterbitkan, pengakuan narasumber masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Syahroni, pihak MKKS, Dinas Pendidikan, maupun Inspektorat Kabupaten Pringsewu guna memperoleh gambaran utuh mengenai dugaan tersebut. (Tim)
