Pringsewu – Pembangunan sarana dan prasarana Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Pringsewu yang bersumber dari anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung tahun 2025 menuai sorotan tajam. Proyek bernilai lebih dari Rp149 juta dengan ukuran 4,5 x 6 meter yang dibangun di belakang GOR Kuncup ini diduga dikerjakan asal-asalan dan jauh dari standar kualitas. […]
Continue Reading
Tanggamus – Dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus kembali tercoreng. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap SMP Negeri 2 Sumberejo menyimpan dana BOS sebesar Rp151,5 juta dalam bentuk tunai di rumah bendahara. Jumlah fantastis itu menjadikan SMPN 2 Sumberejo sebagai sekolah dengan simpanan dana BOS terbesar kedua setelah SMPN 1 Pulau Panggung. Dana yang seharusnya dipakai untuk […]
Continue Reading
TANGGAMUS – RSUD Batin Mangunang kembali jadi sorotan publik. Setelah tahun lalu terbukti kelebihan bayar ratusan juta rupiah untuk jasa outsourcing, kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengungkap skandal baru senilai Rp113,7 juta dalam kontrak kerja sama dengan PT TJM sepanjang 2024. Temuan ini bukan sekadar soal angka. Di balik tumpukan dokumen, tersingkap fakta bahwa […]
Continue Reading
BANDAR LAMPUNG – Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak) Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penuntasan kasus narkoba hasil penggerebekan di Hotel Grand Mercure, yang menyeret sejumlah nama penting di Lampung. Ketua Umum Gepak Lampung, Wahyudi, dalam orasi di depan kantor BNNP Lampung, menekankan bahwa aksi yang digelar bersama Aliansi Anti Narkoba Provinsi Lampung akan tetap […]
Continue Reading
BANDAR LAMPUNG – Dugaan maladministrasi dan potensi praktik penyalahgunaan anggaran kembali mencoreng citra salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni diduga meminta kwitansi kosong lengkap dengan tanda tangan, materai, dan cap lembaga dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung dalam pengajuan bantuan kegiatan milad ke-13 IWO. Permintaan itu disampaikan […]
Continue Reading
PRINGSEWU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu akhirnya angkat bicara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam temuan itu, BPK menyoroti kelemahan serius pengelolaan aset senilai puluhan miliar rupiah. Kepala BPKAD Pringsewu, Olpin Putra, S.H., M.H., mengakui adanya sejumlah catatan dari auditor negara. Meski […]
Continue Reading
Tanggamus – Skandal perjalanan dinas di Kabupaten Tanggamus semakin terang benderang. Inspektorat Kabupaten Tanggamus, lembaga yang seharusnya jadi pengawas, mengakui menerima kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp463,5 juta. Pengakuan itu disampaikan Sekretaris Inspektorat, Gustam Apriansyah, menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemkab Tanggamus Tahun 2024. “Benar, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK […]
Continue Reading
Pesawaran – Skandal salah kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Pesawaran. Kali ini, SMP Negeri 7 Pesawaran terbukti menyelewengkan dana senilai Rp26,2 juta berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan bahwa dana tersebut dicatat sebagai belanja, namun tidak sesuai kondisi senyatanya. Nota pembelian barang dan jasa […]
Continue Reading
Pesawaran – Praktik manipulasi dana pendidikan diduga terjadi di SMP Negeri 14 Pesawaran. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menguak indikasi mark-up dan penggunaan nota fiktif dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2024. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan penggunaan dana sebesar Rp61,5 juta tidak sesuai aturan. Yang paling mencolok, Rp39,4 juta harus dikembalikan ke […]
Continue Reading
Tanggamus – Kasus kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas di Pemerintah Kabupaten Tanggamus tahun 2024 menyeret Sekretariat Daerah sebagai penerima terbesar. Dari total temuan Rp1,05 miliar, Setda tercatat menghabiskan hingga Rp821 juta lebih dari dua pos sekaligus, biaya transportasi dan perjalanan dinas reguler. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya pembayaran transportasi antar kota/kabupaten dalam […]
Continue Reading