Lampung Timur-gemalampung.com- Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, membuka kegiatan Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI yang berlangsung di Aula Atas Setdakab Lampung Timur, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah diterapkan di berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.
Dalam verifikasi tersebut, Pemkab Lampung Timur memaparkan berbagai program, kebijakan, dan capaian, sekaligus menjalani pencocokan data, dokumen, dan bukti dukung dengan kondisi pelaksanaan program selama periode evaluasi.
Tim verifikator KemenPPPA bertugas melakukan penilaian objektif terhadap komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender.
Dalam sambutannya, Bupati Ela menegaskan agar proses verifikasi tidak hanya dipandang sebagai tahapan penilaian untuk meraih penghargaan, melainkan sebagai momentum belajar, berbenah, dan meningkatkan kualitas kebijakan.
“Jadikan proses ini sebagai latihan dan pembelajaran bagi kita semua. Siapkan seluruh hal yang dibutuhkan, serta jadikan kegiatan ini sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung Timur,” ujar Ela.
Menurutnya, Anugerah Parahita Ekapraya bukan semata tentang pencapaian penghargaan, melainkan momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender.
Bupati Ela menekankan, PUG harus terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga setiap kebijakan mempertimbangkan kebutuhan, peran, dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.
“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bukan hanya tanggung jawab dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan. Dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar-OPD agar setiap program memberikan manfaat yang adil dan inklusif,” tegasnya.
Melalui verifikasi lapangan ini, Pemkab Lampung Timur berharap proses penilaian berjalan lancar dan objektif, serta rekomendasi yang dihasilkan menjadi landasan untuk memperkuat komitmen seluruh OPD dalam mengimplementasikan pembangunan responsif gender.
“Dengan semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, kita terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif serta pembangunan yang memberikan kesempatan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)
