Pringsewu – Dugaan lemahnya pengawasan kembali mencoreng pelaksanaan proyek pemerintah. Kali ini terjadi pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kewenangan Daerah, yang bersumber dari APBN Tahun 2025 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung.
Proyek bernilai Rp37,8 miliar tersebut terbagi di enam kabupaten di Provinsi Lampung, salah satunya berlokasi di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Namun di balik nilai anggaran fantastis itu, mutu pekerjaan di lapangan justru dinilai jauh dari harapan.
Hasil pantauan tim media di lokasi menunjukkan, pekerjaan pemasangan dinding batu dilakukan tanpa adanya lapisan pasir urug padahal komponen ini sangat penting untuk memperkuat struktur bangunan agar tidak mudah retak dan bergeser.
Ironisnya, para pekerja di lapangan mengaku tidak memahami apa itu lapisan urug, menandakan lemahnya pengarahan teknis dari pihak pelaksana.
Tak hanya itu, ketebalan dinding siring irigasi pun tampak sangat tipis, hanya menggunakan satu lapis batu belah, yang tentu berpotensi mengurangi daya tahan konstruksi terhadap tekanan air.
Lebih mengejutkan lagi, seorang pria bernama Ibet, yang disebut para pekerja sebagai pengawas proyek, ternyata tidak memahami tugasnya sebagai pengawas teknis. Saat ditemui di lokasi, jawabannya justru membuat geleng kepala.
“Kalau masalah menelusuri itu saya gak tahu, saya kan orang awam dan baru kerja di sini. Soal strukturnya saya gak tahu,” ujar Ibet dengan nada kebingungan.
Namun saat ditanya apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai ketentuan, ia justru menjawab ringan,
“Lumayan sih sudah sesuai,” katanya enteng.
Kekacauan di lapangan semakin terlihat ketika papan informasi proyek yang semestinya wajib dipasang sejak awal pekerjaan ditemukan tergeletak tak terpasang. Dari papan proyek yang tersimpan, diketahui kegiatan ini dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero), dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai konsultan supervisi.
Minimnya pengawasan dari BBWS Mesuji Sekampung serta lemahnya kontrol dari pihak konsultan diduga kuat menjadi penyebab rendahnya kualitas pekerjaan. Jika kondisi ini dibiarkan, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut terancam tidak memberi manfaat optimal bagi masyarakat, bahkan berpotensi cepat rusak sebelum masa pakainya berakhir. (Tim/Red)
