PRINGSEWU – Gelombang kekecewaan terhadap pemerintah daerah pecah di jantung pemerintahan Kabupaten Pringsewu. Ratusan mahasiswa gabungan turun ke jalan menggeruduk Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Pringsewu, Jumat (22/5/26) siang, membawa sederet kritik keras terhadap kebijakan yang dinilai mandek dan jauh dari kepentingan rakyat.
Aksi berlangsung panas. Massa mahasiswa yang berupaya merangsek masuk ke area Kantor Bupati Pringsewu langsung dihadang aparat gabungan dari Polres Pringsewu dan Satpol PP.
Pengamanan ketat dilakukan untuk mencegah situasi berkembang ricuh.
Dalam orasi bergantian, mahasiswa menuding pemerintah daerah lebih sibuk melakukan agenda kunjungan dinas ketimbang menghadirkan terobosan nyata bagi pembangunan Kabupaten Pringsewu.
Mereka menilai berbagai perjalanan dan aktivitas birokrasi selama ini belum memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya eksekutif, mahasiswa juga melontarkan kritik tajam kepada legislatif. Massa menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pengurusan dapur program MBG.
Dugaan tersebut memantik pertanyaan serius mengenai independensi dan fungsi pengawasan DPRD yang seharusnya menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan, bukan justru diduga ikut bermain dalam program yang diawasi.
Salah satu orator aksi, Abdul Azis, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tersebut lahir dari keresahan atas kondisi daerah yang dinilai stagnan.
“Mahasiswa tidak akan diam ketika kepentingan masyarakat diabaikan. Kami hadir membawa suara rakyat dan menuntut perubahan nyata untuk Kabupaten Pringsewu,” tegasnya lantang di hadapan massa aksi.
Ironisnya, hingga aksi berakhir, tidak satu pun perwakilan Pemerintah Kabupaten Pringsewu maupun anggota DPRD yang muncul menemui mahasiswa untuk berdialog. Sikap bungkam tersebut justru memicu kekecewaan dan kemarahan peserta aksi yang merasa aspirasi publik kembali diabaikan.
Sebelum membubarkan diri, massa mahasiswa menyerukan konsolidasi gerakan melalui media sosial agar isu yang mereka perjuangkan terus menjadi perhatian publik. Mereka menilai tekanan publik perlu terus dibangun agar pemerintah daerah dan DPRD tidak menutup mata terhadap kritik serta tuntutan masyarakat. (Red)
