PRINGSEWU — Aksi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Pringsewu yang digelar di Kantor Bupati dan DPRD Pringsewu, Kamis (1/10/2026), tidak hanya menjadi sorotan di lapangan.
Aktivitas di dalam Kantor Bupati juga menuai perhatian setelah sebuah unggahan di media sosial menyoroti sikap sejumlah pegawai saat massa petani menyampaikan tuntutan.
Unggahan tersebut diposting akun Pringsewu Community dengan nama Jamra Fizon.
Dalam narasinya, Jamra menyinggung suasana di dalam kantor pemerintahan ketika SPI dan para petani tengah menyampaikan aspirasi.
“Saat aksi SPI dan petani yang menuntut bupati menepati janjinya, karena petani merasakan sakitnya ketika gagal panen, di belakang kaca pintu masuk dengan penjagaan yang ketat, terlihat pegawai yang sempatnya berpose…,” demikian bagian narasi dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu kemudian mempertanyakan apakah tuntutan para petani benar-benar dipandang serius oleh pihak pemerintah.
“…seolah tuntutan para petani yang menjerit bukanlah suatu yang harus dianggap serius,” tulis akun tersebut.
Dalam foto yang diunggah, tampak sejumlah perempuan mengenakan pakaian seragam berada di area dalam gedung. Foto tersebut memperlihatkan beberapa orang berada di dekat pintu dan kaca gedung ketika aksi berlangsung.
Namun, dari foto dan unggahan tersebut belum dapat dipastikan konteks maupun maksud aktivitas sejumlah pegawai yang terlihat dalam gambar. Tidak ada keterangan dalam unggahan yang menjelaskan apakah mereka benar-benar sedang berpose untuk kepentingan pribadi, dokumentasi kegiatan, atau aktivitas lainnya.
Yang menjadi sorotan adalah kontras suasana antara massa petani yang berada di luar gedung dengan aktivitas sejumlah pegawai yang terlihat dari balik kaca.
Padahal, pada hari yang sama, sekitar 50 massa SPI memang mendatangi Kantor Bupati Pringsewu untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan agraria, pengairan, perlindungan lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Aksi tersebut kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Pringsewu.
Koordinator aksi SPI, Novi Antoni, sebelumnya menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk implementasi reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, persoalan Register 22, realisasi pompanisasi Way Sekampung, penghentian alih fungsi lahan pertanian serta bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menepati janji politik terkait pemenuhan kebutuhan air bagi lahan pertanian.
Pemerintah Kabupaten Pringsewu sendiri disebut menerima massa aksi melalui sejumlah pejabat, antara lain Asisten II Hendrid, Kepala Dinas PUPR Fahmi, Kepala Dinas Pertanian Maryanto dan Kepala Bappeda Imam Fatkuroji.
Sementara itu, unggahan Jamra Fizon menambahkan dimensi baru dalam aksi tersebut: bukan hanya soal tujuh tuntutan petani, tetapi juga soal bagaimana aparatur pemerintah merespons suasana ketika masyarakat datang menyampaikan keluhan.
Di bagian akhir unggahannya, Jamra menulis:
“Kami akan hadir kembali.”
Kalimat tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan yang dibawa SPI belum dianggap selesai oleh pihak pengunjuk rasa.
Kini, perhatian publik bukan hanya tertuju pada apa jawaban Pemkab Pringsewu terhadap tujuh tuntutan petani, tetapi juga bagaimana pemerintah menjelaskan suasana di dalam kantor saat aksi berlangsung.
Sebab bagi petani, yang dibawa ke depan kantor pemerintah bukan sekadar spanduk dan pengeras suara melainkan persoalan lahan, air, gagal panen dan keberlangsungan hidup mereka. (*)
Catatan: berita ini menggunakan unggahan media sosial sebagai sumber untuk bagian sorotan terhadap pegawai. Identitas dan maksud aktivitas orang-orang dalam foto belum dapat dipastikan hanya berdasarkan gambar, sehingga perlu konfirmasi kepada pihak terkait sebelum menyimpulkan adanya sikap tidak menghargai aksi.
