Bandar Lampung – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Lampung Tarik Mandat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6).
Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) tersebut menyuarakan enam tuntutan yang berkaitan dengan sektor pendidikan, ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
Massa tiba sekitar pukul 11.35 WIB dengan melakukan longmarch menuju kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Lampung. Sebelum memasuki area aksi, peserta sempat meminta aparat kepolisian membuka blokade kawat berduri yang dipasang di depan gedung DPRD Lampung.
Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat kepolisian, namun situasi akhirnya kondusif setelah kawat berduri dibuka sehingga mahasiswa dapat melanjutkan penyampaian aspirasi di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa enam poin tuntutan, yakni:
- Menjadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
- Mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok serta harga bahan bakar minyak (BBM).
- Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Mendorong revisi Undang-Undang Polri serta menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
- Mendesak pemerintah menerapkan regulasi pajak kekayaan.
- Mewujudkan penegakan HAM yang dinilai lebih substantif dan berkeadilan.
Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk penyampaian kritik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi dan mendapat perhatian serius. (Red)
