TANGGAMUS – Dalam rangka menentukan skala prioritas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Pekon (ADP), Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus gelar Musrenbang guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus untuk anggaran tahun 2025 yang di laksanakan di Kantor Pekon setempat, Selasa (23/1/2024).
Tampak hadir Trio Iskandar Sekretaris Kecamatan Gunung Alip, Khupron Kepala Pekon Banjar Agung, Hadori Ketua BHP, Hj.M. Karim tokoh adat, Syifaul Qulub Pembantu Penghulu, Heni Yusnida Kepala PAUD Flamboyan, Yeni Kuspitaria Bidan Desa, jajaran BHP, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat , Ketua Tim penggerak PKK Pekon Banjar Agung, aparatur Pekon, Kadus beserta Kader Posyandu.
Kepala Pekon Banjar Agung, Khupron dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pelaksanaan Musrenbang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 membutuhkan perencanaan yang maksimal untuk mewujudkan produktivitas sebagai upaya penguatan perekonomian pekon.
“Berharap pada masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan harapan untuk kemajuan Pekon ini, khusus di bidang peningkatan perekonomian dan ketahanan pangan. Nanti apa yang kita rencanakan hari ini adalah untuk rencana pembangunan yang kita usulkan bersama melalui RKPD Kabupaten Tanggamus untuk anggaran tahun 2025,” harap Khupron.
Masih kata Khupron, adapun usulan musrenbang yang di himpun dari masyarakat kali ini, yang menjadi skala prioritas diantaranya :
1. Pembangunan jalan lingkar Pekon yang berada di dusun 1, dan dusun II
2. Irigasi untuk pengairan sawah sepanjang 700 M.
3. Rehabilitasi Puskeskon
4. peningkatan Paud menjadi TK dan Paud satu atap menjadi negeri.
5.pengadaan Bibit Bawang merah
6. Pengadaan Tanah Pemakaman Umun (TPU)
7. usulan dari pembantu penghulu/ P2N Pekon, adanya insentif dari Kemenag ataupun dari anggaran Dana Desa.
” Apa yang menjadi hasil musyawarah hari ini terkait pembangunan Infrastruktur dan lainnya yang sesuai skala Prioritas, akan kita bawa ke Kecamatan dan diteruskan ke Kabupaten, terkait usulan pengadaan tanah pemakaman Umum (TPU) yang selama ini tidak bisa tercover melalui anggaran Dana Desa, akan kami koordinasikan ke pemerintah Kabupaten, karena untuk pembelian harus ada rekomendasi dari Bupati untuk pembelian tanah tersebut. Mudah-mudahan apa yang menjadi usulan melalui musrenbang ini bisa terwujud sesuai harapan masyarakat,” tandasnya.
Editor : (Redaksi)
