PRINGSEWU | Dengan alasan akan mengikuti lomba desa tahun 2020, diduga Kepala Pekon Nusawungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu melanggar aturan. Selain yang dibangun merupakan jalan kabupaten, pelaksanaan kegiatan tersebut juga diduga menggunakan alat berat dan yang paling berdampak merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat, pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan. Alasan tersebut disampaikan Kepala Pekon Nusawungu Joko Supriono melalui sambungan seluler (HP) saat dikonfirmasi terkait pembangunan TPT sepanjang 500 meter dengan anggaran Rp. 139.135.000,-. Senin (20/5).
” Benar kalau yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa itu merupakan jalan kabupaten, tetapi kami sudah berkordinasi dengan dinas PU Kabupaten, soal pengunaan alat berat sudah sesuai prosedur, memgenai program padat karya tunai pasti dilaksanakan, karena semua pekerja merupakan masyarakat pekon, ini kami lakukan supaya pekerjaan ini selesai sebelum lebaran dan juga dalam rangka mempersiapkan lomba desa mewakili Kabupaten Pringsewu.” kilah Joko.
Namun fakta berbeda saat media ini mencoba menggali informasi di lapangan, tepatnya di lokasi pembangunan yaitu di Dusun 1. Beberapa masyarakat yang sedang melakukan pekerjaan pembangunan TPT Kepada media ini mengeluhkan soal sistem upah yang dilakukan oleh pihak pekon. Salah satu warga yang ikut mengerjakan TPT, Suyoto mengatakan selain sistem upah yang tidak sesuai, nilai upahnya pun jauh dari harapan masyarakat yang ikut bekerja.
” Memang yang mengerjakan adalah masyarakat pekon Nusawungu, tetapi upahnya borongan dengan harga Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu Limaratus Rupiah) / meternya. Jika dihitung secara harian tidak ketemu, kalau lokasinya bukan didepan rumah saya dan karena kebetulan saya lagi menganggur saya tidak mau mengerjakannya, selain itu saya yakin kalau dikerjakan oleh orang lain dengan harga borongan sebesar itu hasilnya pasti tidak maksimal,” ucapnya Suyoto.(tim/red)
